Home / DPR / Dua Tahun Jokowi-JK, Sektor ESDM Belum memuaskan
Wakil Ketua BKSAP FPKS Rofi Munawar

Dua Tahun Jokowi-JK, Sektor ESDM Belum memuaskan

Rofi Munawar anggota Komisi VII DPR RI FPKS
Rofi Munawar anggota Komisi VII DPR RI FPKS

KABARPARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menilai dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK hari ini, capaian di sektor ESDM belum mencapai progres yang memuaskan.

Hal itu dapat dilihat dari tingginya cost recovery, turunnya tren produksi lifting minyak, perpanjangan relaksasi mineral, kontroversi proses reshuffle menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penurunan harga gas yang terkesan dipaksakan. Semua itu, dalam catatan Rofi, menjadi hal kritis yang harus dipertanyakan.

“Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita belum tahu arah pasti pengelolaan energi nasional mau dibawa kemana. Blue print-nya belum terlihat dan Program-program monumental yang dicanangkan belum nampak progress-nya. Seperti proyek 35.000 MW dalam rangka mengejar target elektrifikasi nasional, masih banyak yang terkendala dan mangkrak,” ucap Rofi di Jakarta, Kamis (20/10).

Rofi menjelaskan, terkait program 35.000 MW, sebanyak 34 pembangunan pembangkit mengalami mangkrak, 24 proyek dalam kondisi terlambat, dan 10 proyek yang belum masuk dalam proses Commercial Operation Date (COD).

“Perkembangan pembangunan program 35.000 MW hingga September 2016 hanya mencapai 164 MW COD atau sekitar 1 persen. Sedangkan yang melakukan tahap konstruksi sebesar 8.687 MW dan yang dalam kondisi kontrak namun belum dibangun sebesar 8.641 MW, sisanya masih dalam tahap pengadaan atau penawaran sebesar 1.481 MW,” tegas Wakil Rakyat PKS dari Jawa Timur ini.

Selain itu, Rofi juga memberikan catatan khusus terkait pengelolaan energi di sektor mineral dan batubara. Rofi memandang komitmen Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terkait renegosiasi kontrak sangat rendah. Padahal didalamnya ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemegang Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk membangun smelter paling lambat per 1 Januari 2017 berbekal beleid Permen ESDM No 1 tahun 2014.

“Ada waktu yang terbuang hampir 8 tahun terkait penerapan nilai tambah ini (smelter), progresnya jauh dari apa yang diharapkan. Ironisnya Pemerintah akan memberlakukan kembali relaksasi ekspor mineral kepada perusahaan yang belum merampungkan fasilitas pemurniannya,” sesal Rofi.

Adapun catatan lainnya, tentang blok migas yang akan habis kontrak di tahun 2018 – 2019. Pemerintah belum ambil keputusan apa diserahkan ke perusahaan lokal atau diperpanjang. Seperti Blok Migas yang akan habis di tahun 2018 SES (CNOOC), Tuban, dan Sanga-Sanga (PetroChina).

“Ada baiknya mulai memikirkan strategi perpanjangan untuk pengelolaan migas yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian energi nasional. Ada baiknya pengelolaan berbasis potensi dalam negeri” ujarnya.

Proses kontroversial reshuffle kabinet yang terjadi terhadap Menteri ESDM juga memberikan kontribusi dalam lambatnya pengambilan kebijakan di sektor energi. Menurut Rofi, hampir dua bulan waktu sia-sia percuma untuk melakukan tata kelola dan perbaikan. Selain itu, program reorientasi energi nasional berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) jauh dari apa yang ditargetkan, padahal sudah didukung dengan regulasi yang memadai dan komitmen energi bersih.

“Perlu ada keseriusan Pemerintah mengelola sektor energi yang tidak hanya berbasis pada fosil, selain harga yang saat ini tidak kompetitif dan juga sifatnya terbatas (non renewable) untuk dijadikan tumpuan energi dimasa yang akan datang. Program pengembangan EBT tidak bisa ditawar-tawar lagi harus segera dan terencana” harap Rofi.

About admin

Check Also

Ketua DPR RI Minta Pemuda Muhammadiyah Aktif Ingatkan Politis

KABAR PARLEMEN.com, JAKARTA- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan banyak ruang publik saat ini dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *