Home / FRAKSI / Fraksi Golkar / AMPG sosialisasikan RUU penghapusan kekerasan Perempuan
Ketua Bidang Anak ,Remaja dan Perempuan PP AMPG Lindsey Afsari Puteri sosialisasikan RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan
Ketua Bidang Anak ,Remaja dan Perempuan PP AMPG Lindsey Afsari Puteri sosialisasikan RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan

AMPG sosialisasikan RUU penghapusan kekerasan Perempuan

Ketua Bidang Anak ,Remaja dan Perempuan PP AMPG Lindsey Afsari Puteri sosialisasikan RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan
Ketua Bidang Anak ,Remaja dan Perempuan PP AMPG Lindsey Afsari Puteri sosialisasikan RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Ketua Bidang Anak ,Remaja dan Perempuan PP AMPG Lindsey Afsari Puteri mengungkapkan, bahwa hingga kini kasus kekerasan terutama kekerasan seksual masih terus di alami kaum perempuan dan anak-anak. Dari data Komnas anti kekerasan terhadap perempuan pertahun 2012, setiap hari sedikitnya 35 perempuan ( termasuk anak perempuan) mengalami.

“Dimana setiap tahun terjadi peningkatan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa setiap 2 jam ada 3 perempuan indonesia menjadi korban kekerasan seksual,” ujar Lindsey Afsari Puteri dalam diskusi publik dengan tema Peran elemen masyarakat dalam mendorong RUU Penghapusan ke kerasan Seksual di aula DPP Partai Golkar Jakarta, Rabu (23/11/2016).
.
Kata Lindsey,data tersebut menjadi urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera di implementadikan. Lewat RUU ini,maka dapat dilaksanakan penghapusan kekeradan seksual yang meliputi pencegahan,penanganan, perlindungan sampai pemulihan korban dan penindakan pelaku.

“ karena itu kami memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta mensosialisasikan RUU Penghapusan Jekerasan seksual kepada berbagai elemen masyarakat secara eksternal. Karens tidak semua memahami substansi dari RUU ini. Dan secara internal kami bermaksut mengkonsolidadikan percepatan realisasi pengesahan RUU yang dufah maduk dalam prolegnas 2016,”ujaranya.

Dari pemakaran diskusi ini, diharapkan penerapan RUU penghapusan kekerasan seksual dapat melaksanakan amanat nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa indonesia dan warga negara memiliki ghak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan serta hak atas perlindungan dan ke adilan.

” Undang-Undang ini nantinya akan bersifat lex spesialist atau melengkapi UU yang KDRT, UU Perdangan Orang serta UU Perlindungan Anka,” tegasnya.

Ketua Umum PP AMPG Fahd El Fouz Arafiq menambahkan, bahwa melalui diskusi publik ini, PP AMPG secara kongkrit mendukung RUU Penghapusan kekerasan seksual dan mendorong percepatan pembentukan Undang-Undangan.

” Kami juga akan mengawal substansi dari UU tersebut, yakni harus mampu memastikan perlindungan bagi seluruh masyarakat indonesia utamanya perempuan, ibu dan anak, yang selama ini menjadi objek (korban) kekerasan seksual,” tegasnya.(jay)

About admin

Check Also

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Sejahterakan Petani, Fadli Zon desak percepatan reforma Agraria

KABAR PARLEMEN.com – Di Hari Tani- Agraria Nasional, 24 September 2017, Ketua Umum DPN HKTI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *