Home / DPR / Aboebakar: Fatwa MUI sumber masalah, Itu tuduhan sesat!
Aboebakar Alhabsyi anggota Komisi III DPR RI FPKS
Aboebakar Alhabsyi anggota Komisi III DPR RI FPKS

Aboebakar: Fatwa MUI sumber masalah, Itu tuduhan sesat!

Aboe Bakar Al-Habsyi anggota Komisi III DPR FPKS
Aboe Bakar Al-Habsyi anggota Komisi III DPR FPKS

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Aboebakar Alhabsyi Anggota Komisi III DPR RI mengatakan, tudingan miring yang menyatakan bahwa fatwa ulama menjadi penyebab keresahan dan anti kebhinekaan, ini adalah logika sesat.

” Coba tengok sejarah, fatwa jihad atau resolusi jihad yang disampaikan KH Hasym Asy’ari mengobarkan perlawanan Arek Suroboyo terhadap penjajah. Bila tidak ada fatwa jihad tersebut, tidak ada hari pahlawan, dan kita tidak tahu apakah republik ini masih ada,” ujar Aboebakar Alhabsyi dalam keterangannya, Rabu (18/01/2017)
Politisi PKS ini mengatakan, jika yang dimaksud fatwa meresahkan adalah fatwa dari MUI, coba dilihat juga bahwa fatwa MUI sudah berjalan selama 40 tahun.

Selama ini sudah ada 5 presiden yang berganti, dan tidak ada yang mengeluhkan fatwa MUI. Malah Fatwa MUI banyak dijadikan rujukan pembangunan nasional, misalkan saja dibidang perbankan, zakat hingga wakaf.

” Jika yang dikeluhkan adalah pergerakan massa setelah ada fatwa penistaan, mari tengok sejarah,” tegasnya.

Hal itu juga dilakukan HOS Tjokroaminoto yang mengajak rakyat Indonesia untuk menghadiri rapat besar di Kebun Raya Surabaya, pada 6 Februari 1918 lantaran penistaan yang dilakukan Djojodikoro terhadap Nabi Muhammad dalam harian Djawi Hisworo.

Oleh karenanya, pergerakan oleh rakyat seperti ini bukan pertama kalinya.

” Perlu dipahami, fatwa ulama adalah penterjemahan aturan hukum agama dalam konteks lokalitas dan kekinian. Hal itu memang sangat dibutuhkan agar ummat dapat memahami aturan hukum agama dengan baik dan benar sesuai dengan perkembangannya. Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi ulama untuk menjaga umatya agar selalu dalam rel ajaran agama yang benar,” tegasnya. (wal)

About admin

Check Also

Okky Asokawati Anggota Komisi IX DPR FPPP

Gagal Paham Rencana Pemprov DKI Tiadakan Syarat Kartu Imunisasi untuk Masuk Sekolah

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta Rencana Pemprov DKI meniadakan kartu imunisasi anak sebagai syarat masuk sekolah TK …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *