Home / DPR / Pendudukan Israel berlanjut, Mahfuz Sidik minta aksi nyata Pemerintah
Mahfuz sidik anggota FPKS DPR RI
Mahfuz sidik anggota FPKS DPR RI

Pendudukan Israel berlanjut, Mahfuz Sidik minta aksi nyata Pemerintah

KABAR PARLEMEN.com, Parlemen Israel (Knesset) Senin, 6 feb 2017 lalu telah mengesahkan UU untuk melegalisasi penbangunan 4000 rumah baru di atas tanah milik warga sipil Palestina di Tepi Barat. Keputusan yang memicu kemarahan warga Palestina ini menjadi jalan bagi pemerintah Israel untuk meneruskan agenda pendudukan wilayah dan pembangunan pemukiman warga Israel di tanah suci Palestina.

Reaksi tidak hanya muncul dari warga Palestina. Sebagian anggota Knesset dan warga Yahudi juga menolak keputusan tersebut. Masyarakat dunia, termasuk PBB ditunggu aksi nyatanya untuk menghentikan penjajahan terbuka yang sudah berlangsung hampir satu abad ini.

“Ketika dunia Islam dikuras energinya oleh konflik dan perang di Suriah, Irak, Yaman dan beberapa negeri muslim lain, pemerintahan zionis Yahudi merasa aman melanjutkan pendudukannya di tanah suci Palestina, merampas tanah warga sipil dan membangun perumahan baru bagi warga Yahudi. Ini penjajahan yang terang-benderang dan hampir tak ada kekuatan duni yang bisa menghentikannya.” Demikian protes Mahfuz Sidik, anggota DPR RI yang pernah dua kali memimpin delegasi DPR ke Palestina, Selasa (07/02/2017).

Lebih lanjut Mahfuz memaparkan, bahwa sampai saat ini jumlah pemukim baru warga Israel di daerah pendudukan Palestina sudah hampir mencapi satu juta orang. Mereka terkonsentrasi di wilayah Tepi Barat dan Yerussalem Timur. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Israel, pada Januari 2015 sekitar 390 ribu warga Israel tinggal di Tepi Barat dan sekitar 375 ribu di Yerussalem Timur. Mereka tinggal di perumahan baru yang tersebar dan dikelilingi tembok pengaman yang tinggi serta pos pengamanan yang ketat. Menurut Yesha Council, hingga Juni 2014 warga Israel telah menempati 121 pemukiman baru di wilayah Tepi Barat yang oleh PBB ditetapkan sebagai wilayah otoritas Palestina. Empat pemukiman baru Israel yang terbesar adalah Modi’in, Beitar illit, Ma’ale Adumim dan Ariel.

“Saat ini wilayah Palestina yang tidak dikuasai oleh zionis Israel hanya tinggal 10% di Tepi Barat dan Gaza. Karena pendudukan dan pemukiman baru terus dibangun oleh pemerintah Israel dengan tidak mengindahkan semua reaksi dunia, termasuk resolusi PBB dan Konvensi Jenewa. Pada saat debat di Knesset senin kemarin, jelas sekali pihak pemerintah Tel Aviv menegaskan bahwa “the entire land is owned by Israeli”, seluruh tanah (Palestina) adalah hak milik Israel. Jadi sekedar protes dan resolusi tidak akan pernah menghentikan langkah penjajahan zionis Israel di tanah suci Palestina.” Tegas Mahfuz.

Terkait perampasan tanah dan pembangunan pemukiman baru, pihak komunitas Internasional telah menegaskan bahwa hal itu melanggar Konvensi Jenewa ke-4 (GCIV) tentang Perlindungan Warga Sipil pada Saat Perang. Pada 2004, The International Court of Justice dalam advisory opinion-nya juga menegaskan bahwa pemukiman baru tersebut adalah ilegal. Ban Ki-Moon semasa menjabat Sekjen PBB pada Aprik 2012 juga menyatakan bahwa pemukiman baru tersebut ilegal dan menabrak Peta-Jalan perdamain Israel-Palestina. Pada desember 2016, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyakan semua penyewaan tanah, bangunan dan kegiatan perdagangan di wilayah pemukiman baru tersebut adalah ilegal.

“Kita bisa saksikan bagaimana Israel tutup mata dan telinga terhadap semua sikap dunia dan lembaga PBB. Bagi mereka penjajahan atas Palestina adalah kepentingan politik dan juga ideologi. Mereka tak akan berhenti sampi terwujudnya “Imperium Israel Raya” yang meliputi sebagian besar wilayah timur-tengah. Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya terhadap kepentingan Israel.” Tukas Mahfuz yang pada 2013 lalu pernah berkeliling melihat langsung pemukiman baru Israel di Tepi Barat.

Menurut laporan investigasi Uri Blau (2015), proyek pembangunan pemukiman baru di Palestina oleh pihak pemerintah Israel mendapatkan bantuan pendanaan dari dana pihak swasta perusahaan dan perorangan di AS sebesar 220 juta dolar selama kurun 2009-2013. Dana ini disalurkan melalui NGO atay LSM. Jadi pihak Amerika Serikat sesungguhnya secara tidak langsung ikut mensubsidi proyek pembangunan pemukiman baru ilegal di Palestina.

“Saat ini situasi dunia Islam sangat sulit. Negara-negara di Timur Tengah disibukkan oleh peperangan. Komunitas muslim di Eropa dan Amerika sedang hadapi tantangan baru politik diskriminasi. Kecenderungan anti-muslim sedang merebak dimana-mana. Saya menaruh harapan kepada Indonesia untuk bersikap dan beraksi nyata. Baik Pemerintah, DPR, Masyarakat dan juga kalangan Organisasi atau LSM. Semangat anti-penjajahan harus terus ditunjukkan nyata oleh Indonesia.” Jelas Mahfuz Sidik.

Pihak Indonesia memang konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Termasuk mengecam keras segala upaya pendudukan yang dilakukan pihak Israel. Pada Februari 206, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Palestina. Pada kesempatan itu, pihak Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mencanangkan komitmen bantuan keuangan Indonesia untuk rakyat Palestina.

About admin

Check Also

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana? "

PKS Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menutup Masa Sidang DPR dan Akhir Tahun 2017, Fraksi PKS DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *