Home / DPR / Kasus Pelindo, Pansus temukan indikasi kerudian Negara 1 T
Ketua Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka

Kasus Pelindo, Pansus temukan indikasi kerudian Negara 1 T

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelindo II telah kembali bekerja melanjutkan penyelidikan pada masa persidangan VIII 2016/2017.
Pada rapat Pansus Angket Pelindo II hari Kamis (23/2/2017), terungkap beberapa fakta penting, yang kemudian saya sampaikan dalam sidang Paripurna Penutupan di hari yang sama pada pukul 15.35 WIB

Ketua Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menjelaskan poin-poin krusial yang dilaporkannya dalam sidang Paripurna DPR , seperti dalam rekomendasi pertama pansus tanggal 17 Desember 2015 ada indikasi kuat pelanggaran terhadap konstitusi dan perundang-undangan dalam proses perpanjangan anak perusahaan Pelindo II, JICT.

” Seingga potensi kerugian negara dapat mencapai Rp 36 T akibat perpanjangan kontrak tersebut,” ujar Rieke DIah Pitaloka, Kamis (13/02/2017).

Lebih lanjut politisi PDI-P ini menjelaskan, bahwa dalam perpanjangan kontrak dilakukan pada tahun 2016 yang mana sebenarnya kontrak berakhir 2019. Dan jika tidak diperpanjang, maka dalam perjanjian awal tahun 1999, JICT akan menjadi milik Indonesia 100%.

” Diketahui dari fakta hukum yang ada, perpanjangan kontrak tersebut bahkan tanpa persetujuan RUPS (pemegang saham) yakni Menteri BUMN namun Direksi tetap memproses perpanjangan JICT,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini Rieke juga menjelaksan, soal Managemen Pelindo II yang lama telah melakukan Global Bond senilai USD 1,58 Milyar atau setara Rp 21 trilyun dengan alasan untuk membiayai pembangunan Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Sorong, Kijing, Tanjung Carat dan Car Terminal.

Dalam hal, juta terungkap bahwa kontrak antara Pelindo II dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) terkait Proyek Kali Baru dan Pengelolaannya terindikasi bermasalah, sehingga saat ini managemen baru Pelindo melakukan renegosiasi

” Proyek-Proyek seperti Pelabuhan Sorong, Kijing dan Tanjung Carat belum bisa dilanjutkan akibat persoalan administrasi yang belum beres. Hal ini menjadi fakta bahwa Global Bond yang telah dilakukan tidak melalui perhitungan yang matang,” ujarnya.

Akibatnya, Rieke, pihak Pelindo II sekarang ini terbebani membayar bunga hutang ( di luar pokok hutang) sebesar USD 73 M atau setara Rp. 1T per tahun. Pembayaran bunga tersebut diambil dari laba pelindo II yang juga berasal dari anak-anak perusahaan (bukan dari hasil pengembangan Dana Global Bond)

” Artinya, ada indikasi kerugian negara yang bisa dipastikan Rp 1 T per tahun,” tegasnya.

Atas permintaan DPR 16 November 2015, kata Rieke, maka BPK melakukan audit investigatif terhadap Pelindo II, yang dijanjikan akan selesai bulan September 2016. Hingga saat ini BPK belum menyerahkan hasil audit investigatif.

Dari pantauan yang dilakukan pansus, BPK mengarahkan ada pembayaran tambahan terhadap upfront fee, sebagai alasan perpanjangan kontrak dapat dialnjutkan. Dalam rapat Pansus, beberapa anggota mempertanyakan hal tersebut. Perlu menjadi perhatian bahwa persoalan “cacat hukum” perpanjangan kontrak TIDAK BISA diselesaikan dengan penambahan biaya “upfront fee”.

” Saya yakin pimpinan dan anggota BPK terpilih karena profesionalisme dan kemampuannya dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan pemahaman hukum di atas rata-rata. Sehingga ke depan, termasuk dalam melakukan audit investigatif tidak akan sembrono dan menutup persoalan hukum dengan penambahan pembayaran upfront fee,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa Pansus Angket Pelindo II akan kembali melakukan tugas di masa sidang yang akan datang.

” Sehinga Pansus mohon dukungan dari seluruh Rakyat Indonesia , untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini,” tegasnya.(wal)

About admin

Check Also

Novita: Tinjauan kesiapan Kabupaten Cilacap dalam mitigasi bencana

KABAR PARLEMEN.com, Cilacap -Kabupaten cilacap merupakan daerah rawan bencana dengan menduduki peringkat ke 3 se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *