Home / DPR / RDP, Ini yang disampaikan Venna Melinda di Dapilnya
Venna Melinda anggota Komisi X DPR FD saat menyerap aspirasi di Konstituennya Dapil Jatim VI

RDP, Ini yang disampaikan Venna Melinda di Dapilnya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR Venna Melinda menyarap aspirasi dengan konstituennya. Dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 100 murid di SMP Islam Kepung, yang beralamt di Jl. Harinjing, Karang Dinoyo, Kediri, Venna menjekaskan, pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Lab Praktik Siswa itu, dilakukan, bagian upaya pemantapan kesadaran berbangsa dan negara kepada murid-murid, sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan ini, kata MPR RI Fraksi Demokrat tersebut, bertujuan sosialisasinilai-nilai kebangsaan. Acara ini dengan tajuk “Penegasan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara untuk Memperkuat Wawasan Nusantara”.

Venna, dalam kegiatan Dengar Pendapat ini didampingi guru PKN SMP Islam Kepung, yakni Aris Muhlisin, SPd, menegaskan, bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, masih relefan diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Hal ini sekaligus untuk memperkuat wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia, mengenai diri dan tanah airnya. Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

“Berdasarkan pandangan di atas, bahwa latar belakang wawasan nusantara adalah, bahwa bentuk pembangunan sebuah bangsa dalam membina dan menyelenggarakan tata hidup bangsa dan negara yang meliputi baik tata negara (sistem pembinaan negara dan bangsa) maupun tata budaya (sistem pembinaan budi pekerti masyarakat bangsa), dan tata hukum (sistem pembinaan hukum dan Peraturan Perundang-undangan), sebenarnya merupakam cermin dari Wawasan Nusantara,” ujar Venna Melinda dalam keterangannya, Sabtu (25/02/2017).

Venna menjelaskan, Wawasan Nusantara merupakan paradigma suatu Bangsa dalam merancang seluruh aspek tatanan hidup dan kehidupan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dimana hal ini perlu disosialisasikan kepada anak-anak di SMP Islam Kepung ini. Dimana bagi bangsa Indonesia pemikiran tentang Wawasan Nusantara, mula pertama terasa penting dan mendesak dalam rangka usaha mengembangkan konsepsi Ketahanan Nasional. Oleh sebab itulah pengkajian dan pembahasan serta perumusan konsep-konsep Wawasan Nusantara perlu mendapat penguatan dan kepastian hukum guna diimplementasikan dalam setiap ruang gerak masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“ Pembahasan dan pengkajian mengenai Wawasan Nusantara secara konseptual akan menunjukkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan dan meningkatkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia memerlukan suatu konsepsi nasional yang merupakan ajaran tentang Wawasan Nusantara. Ajaran inilah yang akan menjadi landasan dan pedoman kebijakan nasional disegala segi kehidupan, yang lebih jelas terumuskan dari apa yang bersifat asas-asas filosofis dalam kelima sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak kalah pentingnya adalah jiwa yang terkandung dalam lambang Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Kata Venna, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya sebenarnya pernah dirumuskan dalam konteks hukum dan Peraturan Perundang-undangan ketika UUD 1945 belum diamandemen. Konsepsi Wawasan Nusantara pada waktu itu telah diterima dan dirumuskan dalam konstruksi hukum sebagai konsepsi politik ketatanegaraan melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 dan dinyatakan kembali dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, serta yang terakhir dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Setelah proses tahapan amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 (empat) pasca reformasi 1998 kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN telah dipangkas, sehingga konsepsi Wawasan Nusantara tersebut menjadi tidak jelas perumusannya dalam produk hukum sehingga implementasinya tidak memiliki kekuatan hukum.

“ Hal ini tentu mengakibatkan Konsepsi Wawasan Nusantara yang masih relevan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional menjadi tidak jelas lagi keberadaannya,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini, Venna juga melakukan dialog dengan murid dan jajaran guru di SMP Islam Kepung. Kesimpulannya, Wawasan Nusantara adalah landasan bagi sikap dan tindak negara dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945; Wawasan Nusantara juga untuk memperkuat dan mengintegrasikan cara pandang bangsa Indonesia yang secara sosiologis memiliki keberagaman; memberikan landasan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional; memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan dan perumusan norma-norma hukum yang merangkum nilai-nilai Pencasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (empat Pilar); dan memperkuat asas nasionalitas bagi rakyat Indonesia.

“ Secara akademis sebenarnya “Umat manusia memiliki sense of place yang bervariasi. Makin luhur tingkat kebudayaan dan peradaban umat manusia makin peka sense of place, yaitu territorial awarness, territorial atttitute, dan behaviour territoriality. Mengapa? Karena tanah, bumi, dan ruang hidup manusia secara alamiah tidak bertambah,” tegasnya .

Mengutip ucapan Sukarno ketika pendirian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tanggal 20 Mei 1965, bahwa Orang tidak bisa menyusun pertahanan yang kuat, tidak bisa membangun bangsa yang kuat, kalau tidak berdasarkan pengetahuan geopolitik, maka, Wawasan nusantara adalah konsepsi geopolitik Indonesia.

“Sekalipun demikian kita dapat mengetahui asal usul semboyan tersebut, namun apakah arti yang sebenarnya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma dan bagaimana semboyan itu disebutkan? Menelusuri arti sebenarnya dari Bhinneka Tunggal Ika, maka semboyan ini terdapat pada wirama ke-139 bait ke lima dari kitab Sutasoma. Arti Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma itu artinya berbeda itu tetapi satulah itu ,” tegasnya.(jay)

About admin

Check Also

Novita: Tinjauan kesiapan Kabupaten Cilacap dalam mitigasi bencana

KABAR PARLEMEN.com, Cilacap -Kabupaten cilacap merupakan daerah rawan bencana dengan menduduki peringkat ke 3 se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *