Home / MPR / GBHN dihidupkan kembali, ini point krusialnya..
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono dan Pengamat Hukum Tata Negara UI , Satya Arinanto dalam diskusi upaya menghidupkan kembali GBHN
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono dan Pengamat Hukum Tata Negara UI , Satya Arinanto dalam diskusi upaya menghidupkan kembali GBHN

GBHN dihidupkan kembali, ini point krusialnya..

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Pengamat Hukum Tata Negara, Satya Arinanto mengatakan bahwa upaya penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) membutuhkan dukungan politik dari semua pihak. Sehingga kehadiran GBHN kembali itu, tidak ada kelah, untuk dilemahkan atau dibatalkan di tengah perjalanannya. Sehingga diperlukan persiapan dan kajian yang mendalam.

“Sekarang kita nunggu dorongannya harus ada. Dorongannya secara politis, sudah pernah beberapa kali diupayakan tidak pernah kuorum. Makin banyak makin mudah,” ujar Satya dalam diskusi empat Pilar yang di selenggarakan MPR RI, di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (27/2).

Dampak dari belum penuhnya dukungan tersebut, kata Satya, telah menjadikan kondisi rencana perubahan itu belum pasti.

“Sekarang petanya masih bermacam-macam, di DPR maupun di DPD. Pintunya di kedua lembaga ini. Kita masih lihat permasalah lain yang lebih condong pada permasalahan internal. Apakah dengan masalah internal ini dalam waktu dekat bisa menghasilkan dukungan apa enggak,” lanjut Satya.

“Saat awal ada 1/3 dukungan, belakangan ada yang menarik dukungan,” sambung Satya.

Sementara itu Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengatakan, bahwa fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI semua mendukung reformulasi sistem perencanaan pembangunan dikembalikan ke sistem ketatanegaraan Indonesia atau semacam GBHN.

Namun belum ada obsi soal perlu tidaknya ada sanksi hukum, jika nantinya GBHN itu tidak dijalankan sesuai yang di amanat di dalamnya.

” Ada juga yang menolak dalam bentuk GBHN, tapi dalam bentuk UU, dan ada usulan amandemen terbatas terkait GBHN, serta sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 yang mensyaratkan pasal apa yang akan dirubah berikut alasannya secara konkret. Sedangkan yang belum dibahas adalah tentang siapa dan apa isinya dalam perubahan tersebut,” ujar Bambang Sadono di tempat sama..

Ia pun mengingatkan, bahwa dalam Pasal 37 UUD 1945 berbunyi, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”

Menurutnya, sejauh ini Fraksi di MPR , yaitu PDIP, PAN, PKB, NasDem mendukung dalam bentuk GBHN. Sementara dari Fraksi Demokrat setuju ada sanksi hukum tapi dalam bentuk UU seperti UU No.25/2004 dan UU No.17/2007 tentang perencanaan pembangunan jangka panjang.

Sedangkan fraksi Golkar di MPR meminta untuk mempertimbangkan dalam bentuk UU bagaimana efektifitasnya sebuah UU karena MPR RI bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara.

” Gerindra setuju revisi UU No.25/2004 dan UU No.17/2007 untuk menegaskan kembali kewajiban dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana TAP MPR RI sebagai produk hukum. Sehingga dibutuhkan TAP MPR RI yang baru, dan amandemen itu dilakukan secara komprehensif,” tegasnya..

Ia menambahkan, bahwa PKS berharap perubahan itu jangan sampai rentan digugat, judicial review, maka proses amandemen harus melibatkan lembaga terkait seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan lain-lain. PPP masih mempertimbangkan seperti GBHN, dan Hanura perlunya dukungan politik.(jay)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *