Home / DPD / DPD RI : Kualitas Pilkada Lebih Baik Tanpa Calon Tunggal
Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam saat raker dengan Mendagri Tjahjo Kumolo  Selasa (07/03/2017)
Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam saat raker dengan Mendagri Tjahjo Kumolo Selasa (07/03/2017)

DPD RI : Kualitas Pilkada Lebih Baik Tanpa Calon Tunggal

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyayangkan peningkatan calon kepala daerah tunggal pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Menyoroti hal itu, Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan secara keseluruhan berlangsung baik, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan. Diantaranya, fenomena calon kepala daerah tunggal yang menunjukkan tren peningkatan. Tren pilkada dengan calon tunggal meningkat di 2017, evaluasi dari pemerintah sudah berjalan dengan baik di 101 daerah pemilihan meskipun terdapat calon tunggal di beberapa daerah.

Menurutnya, calon tunggal yang terdapat di 9 daerah mengancam nilai-nilai demokrasi karena tidak ada pilihan lain bagi masyarakat. Ke depan DPD meminta Pemerintah dan KPU perlu membuat aturan minimal ada 2 pasangan calon dalam proses pemilihan agar pemilihan lebih demokratis.

“Masalah calon tunggal saya kira sudah dapat di jawab dengan Undang-Undang Pilkada yang baru, akan tetapi di lain tempat masalah pengawasan Pilkada harus didukung adanya regulasi baru, masih banyak permasalahan di situ,” ujar Ketua Komite I.

Contohnya, pelaksanaan pilkada di Pati, Jawa Tengah dimana terdapat tim sukses atau relawan yang mendukung untuk memilih kotak kosong, bahkan mengumpulkan suara yang cukup tinggi melawan calon pasangan tunggal.

Sementara itu, Senator asal Maluku Nono Sampono berharap agar kualitas demokrasi semakin baik, harusnya dalam Pilkada jangan sampai ada calon pasangan tunggal.

“Harusnya ada lawan jangan calon tunggal melawan kotak kosong, ini kalau pertandingan ibaratnya menang Walk Out, harus disepakati minimal ada 2 calon pasangan, agar demokrasi lebih baik jangan ada kotak kosong,” pungkasnya.

Adapun, sembilan daerah yang menggusung pasangan calon tunggal itu adalah Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Jayapura.

Menanggapi hal itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan pilkada serentak tahun 2017 yang berlangsung di 101 daerah berjalan lebih baik. Pernik-pernik yang terjadi masih dalam tahap wajar dan masih bisa diselesaikan.

“Akan tetapi kami juga sepakat dengan DPD bahwa seyogyanya jangan sampai ada pasangan calon tunggal, berarti demokrasi kurang, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut,” tandas Tjahjo Kumolo

Mengenai pilkada yang memenangkan kotak kosong, Ia menjelaskan hal itu telah diatur oleh undang-undang. Prosesnya adalah jika pasangan calon tunggal memperoleh suara lebih banyak daripada kolom kosong, pasangan tersebut menang. Namun, jika lebih banyak pemilih yang mencoblos kotak kosong, pilkada di daerah tersebut akan diulang dari awal lagi.

“ Itu artinya, partai-partai masih bisa mengubah dukungan dan calon kepala daerah independen masih bisa ikut,” tambahnya.

Selain terkait calon tunggal, rapat kerja juga menyoroti pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta dimana terdapat sekitar 56 ribu warga yang belum merekam e-ktp. Ahmad Muqowam mengatakan persoalan terletak pada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak memilki Kartu Keluarga (KK) karena mutasi perpindahan penduduk dalam konteks pilkada tidak dibarengi dengan legalitas yg dimiliki.

“Penyelenggara pemilu harus melihat sampai ke bawah masih banyak permasalahan, semua harus fair dan tidak ada tekanan dalam memilih di pilkada DKI Jakarta nanti, karena ini menjadi sorotan di seluruh Indonesia,” ucap Ahmad.

Menjawab hal itu, Plt. Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menjelaskan untuk kepentingan pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April ini, pemerintah sudah berupaya untuk membuka pendaftaran bagi warga DKI yang belum mendapatkan DPT.

“Fenomena DKI kemarin luar biasa melebihi perkiraan sampai form habis dan itu diluar dugaan, DPT tambahan meningkat luar biasa sampai formulir d TPS habis, saat ini sudah dibuka lagi pendaftaran DPT untuk mendapatkan surat keterangan hingga bisa mendapatkan hak untuk memilih besok, intinya dipastikan dan supaya tidak ada satu warga DKI yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di putaran kedua,” ujar Plt. Gubernur.(wal/mas)

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *