Home / DPR / Diseret kasus e-KTP, Marzuki akan melapor ke Bareskrim
Marzuki Alie Ketua DPR periode 2009-2014
Marzuki Alie Ketua DPR periode 2009-2014

Diseret kasus e-KTP, Marzuki akan melapor ke Bareskrim

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Surat dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah tokoh terlibat dalam kasus bagi-bagi uang proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mantan Ketua DPR Marzuki Alie, yang disebut menerima aliran dana Rp 20 miiar, meradang dan mengancam melaporkan ke polisi.

Marzuki Alie mengatakan wajar namanya dikaitk-kaitkan dengan korupsi e-KTP dan lain-lain. Dimana penyebutan itu menjadi kebiasaan selama ini. Seolah-olah Ketua DPR itu proyek. Dulu, dalam kasus Hambalang Sentul, dirinya disebut menerima 1 juta dolar AS, tapi tidak pernah diklarifikasi dan sampai sekarang berita itu menghilang.

“Jadi, saat ini saya sebenarnya tidak kaget mendengar berita e-KTP itu yang tersebar dalam dakwaan. Persoalannya kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak meminta saya hadir untuk memberikan klarifikasi? Maka tidak fair, dan sangat tidak adil manakala nama saya disebut, tapi tidak meminta keterangan. Katanya prinsip penyidikan KPK itu mengikuti aliran uang follow the money,” tegas mantan politisi Demokrat itu pada wartawan di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Marzuki pun mengaku tidak mengerti proses penganggaran e-KTP tersebut dan dirinya baru mengetahui ketika KPPU menyatakan bahwa tender E-KTP itu tidak wajar dan banyak peraturan yang dilanggar.

“Maka saya sampaikan ditindaklanjuti agar diproses dan kita mendukung KPPU untuk meneruskan kasus itu sampai tuntas,” ujarnya.

Marzuki mengakui jika berita e-KTP tersebut sudah menjadi viral sejak Selasa (7/3/2017) lalu, sehingga dirinya seperti direpotkan dengan isu tersebut.

Karena itu dia pada Jumat (10/3/2017) akan melaporkan ke Bareskrim untuk mendapatkan keadilan dan tidak didzalimi.

“Saya terpaksa Jumat melaporkan nama-nama yang mencatut nama itu ke Barskrim untuk mendapat keadilan,” pungkasnya. (wal)

 

About admin

Check Also

Okky Asokawati Anggota Komisi IX DPR FPPP

Gagal Paham Rencana Pemprov DKI Tiadakan Syarat Kartu Imunisasi untuk Masuk Sekolah

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta Rencana Pemprov DKI meniadakan kartu imunisasi anak sebagai syarat masuk sekolah TK …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *