Home / DPR / Jazuli pastikan tidak terlibat kasus korupsi e-KTP
Jazuli Juwaini Ketua FPKS DPR RI
Jazuli Juwaini Ketua FPKS DPR RI

Jazuli pastikan tidak terlibat kasus korupsi e-KTP

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Pada materi dakwaan yang dibacakan pada Sidang Kasus Korupsi e-KTP pada tanggal 9 Maret 2017 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto  disebutkan bahwa Jazuli Juwaini, yang kini sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI, menerima USD 37 ribu (dalam kapasitas sebagai Ketua Kelompok Fraksi/Kapoksi II). Kasus ini sendiri berdasarkan penyidikan KPK diduga terjadi pada tahun 2011-2012.

Atas materi dakwaan dan berita yang tersebar luas tersebut , Jazuli pun klarifikasi dan pelurusan informasi dengan menjelaskan, bahwa dirinya adalah Anggota dan Wakil Ketua Komisi VIII dalam rentang tahun 2009-2013, bukan Pimpinan atau Anggota Komisi II. Juga  bukan Ketua Poksi II (bahkan tidak pernah), bukan Anggota Banggar.

” Jadi saya menilai kasus ini tidak ada hubungannya dan tidak relevan dengan saya karena jabatan saya di Komisi VIII (Komisi Agama, Sosial, Perempuan/Anak, Penanggulangan Bendacana),” ujar Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/03/2017).

Secara rinci Jazuli juga menjelaskan, terhitung sejak 19 Oktober 2009 (awal periode) sampai 21 Mei 2013, dirinya bertugas di Komisi VII DPR.

” Saya berada Komisi VIII terhitung sejak 19 Oktober 2009 berdasarkan Surat Fraksi PKS Nomor 013/EKS.FPKS/DPR-RI/X/2009 yang ditandatangai Sekretaris Fraksi Zuber Syafawi, SHI, dimana pada rentang waktu tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 23 Mei 2012 sebagai Anggota Komisi VIII, dan Pada tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 21 Mei 2013 sebagai Wakil Ketua Komisi VIII (Berdasarkan Surat Fraksi PKS Nomor 170/EXT-FPKS/DPR-RI/DPR-RI/V/2012 tanggal 23 Mei 2012),” tegasnya.

Lebih lanjut Jazuli menjelaskan, per tanggal 21 Mei 2013 beradasarkan Surat Fraksi PKS Nomor 002/PIMP-FPKS/DPR-RI/V/2013 dirinya dipindah tugas ke Komisi II. Surat penugasan di Komisi II tersebut, ditandatangani oleh Ketua Fraksi, HM. Dr. Hidayat Nurwahid, MA dan Sekretaris, KH. Abdul Hakim, MM.

Dengan demikian, tegas Jazuli, sangat jelas bahwa dalam rentang kasus yang diselidiki KPK (TA 2011-2012), ia bukan Pimpinan atau Anggota Komisi II. Selain itu, dirnya juga bukan Ketua Poksi II (bahkan tidak pernah), bukan Anggota Banggar.

” Sehingga saya kaget dan bingung dikaitkan dengan kasus e-KTP apalagi sampai dituduh menerima aliran dana dalam kapasitas sebagai Kapoksi II. Jelas, tidak mungkin dalam satu waktu saya menjabat di dua Komisi yang berbeda,” tegasnya.(jay)

About admin

Check Also

Bukber 8

Politisi PDIP Ajak Aktivis Mahasiswa Terus Bela Pancasila

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta -Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum DPP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *