Home / DPD / DPD kecewa cara penegak hukum tangani kecurangan Pilkada
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan Ketua Bawaslu Muhammad
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan Ketua Bawaslu Muhammad

DPD kecewa cara penegak hukum tangani kecurangan Pilkada

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan di masa reses Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad didampingi Ketua Komite I Ahmad Muqowam bersama anggota DPD RI Provinsi DKI Fahira Idris dan anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari jumat (10/2) di Jakarta. Dalam kesempatan itu Tim DPD RI diterima oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan Pimpinan berserta Staf Bawaslu serta Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dan staf Bawaslu DKI.

“Pertemuan Ini dilakukan untuk mendengarkan info tentang langkah yang telah diambil jajaran Bawaslu dan meminta klarifikasi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan DPD baik secara langsung maupun melalu media termasuk media sosial,” ujar Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad.

Farouk  menjelaskan, permasalahan pilkada tanggal 15 Februari 2017 tercatat mulai dari penggunaan hak pilih warga yang berhak tapi menghadapi kendala atau tidak mampu datang ke TPS, Ketersediaan surat suara termasuk yang sudah tercoblos, pengerahan pemilih secara terancang sampai pada permainan politik uang termasuk sembako dan voucer, fasilitas ziarah dan umroh dan lain.

“Kami menyesalkan sikap penegak hukum (dalam lingkungan Sentra Gakum) yang tidak meneruskan perkara ke tingkat penuntutan/pengadilan terhadap hampir semua kasus money politik dengan alasan tidak memenuhi unsur,” jelas Farouk.

Farouk juga menyesalkan respon aparat penegak hukum yang kaku sehingga sebagian besar kasus-kasus dugaan pelanggaran pidana dihentikan prosesnya tanpa membawanya ke meja hijau untuk diperiksa secara obyektif dan adil.

Guru besar PTIK ini menegaskan, meminta perhatian bawaslu untuk menghadapi setiap informasi penyimpangan yang diberitakan di media massa ataupun media sosial baik yang ril/faktual ataupun perseptual dengan responsif, sensivitas, transparansi dan bertanggungjawab (public accountability).

“Karena dalam masyarakat dengan tingkat distrust yang relatif tinggi, jika informasi demikian  tidak direspon dengan baik melalui formal  social control mechanism maka dapat mengundang berkerjanya mesin informal yang destruktif,” tegasnya.

Secara umum, Tim DPD mengapresiasi kerja keras secara bertanggung jawab segenap jajaran Bawaslu dalam merespon dan memindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, tetap juga meminta agar hal serupa tidak terjadi lagi. Sebaliknya kendala-kendala terkait kebijakan pada regulasi yang dihadapi Bawaslu akan menjadi masukan untuk ditindak lanjuti DPD. (wal)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan  saat menyosialisasikan empat pilar pada Mukernas Kowani 2017 yang digelar di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Zulkifli minta Ibu-Ibu jahit kembali Merah Putih yang ‘ terkoyak’

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *