Home / DPR / Dua Permen ESDM terbit, ini reaksi Komisi VII DPR
Dony Maryadi Oekon Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI-P
Dony Maryadi Oekon Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI-P

Dua Permen ESDM terbit, ini reaksi Komisi VII DPR

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menandatangani dua Permen ESDM tekait pengaturan jual beli dan penyediaan tenaga listrik sistem ketenagalistrikan, Permen ESDM Nomor 10 Tentang Pokok Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

“Aturan diterbitkan dengan maksud agar terdapat kesetaraan risiko aspek komersial antara PLN dan IPP untuk seluruh jenis pembangkit listrik. Sementara, untuk pembangkit EBT yang intermiten dan Hidro di bawah 10 MW diatur dalam peraturan tersendiri,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon dalam Seminar Nasional bertema Dampak Permen No.10 dan 12 Tahun 2017 Terhadap Pengusahaan Panas Bumi di Indonesia yang digelar Rumah Berdikari, Jakarta, Rabu (23/03//2017).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, pengaturan jual beli tenaga listrik ini merupakan bentuk kontrol negara dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

“Ini sebagai tindak lanjut dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 mengenai Pasal 10 Ayat 2 dan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan,” tambahnya.

Lebih lanjut Aleg Dapil Garut dan Kabupate/Kota Tasikmalaya ini mengatakan, pola kerja sama yang diatur dalam Permen ini menggunakan prinsip Membangun (Build), Memiliki (Own), Mengoperasikan (Operate), dan Mengalihkan (Transfer) (BOOT). Pola ini, Kata Dony, memastikan bahwa seluruh aset pembangkit menjadi milik negara setelah masa kontrak 30 tahun.

Menurut Dony, dalam Permen tersebut juga mengatur adanya insetif dan pinalti. Jika terjadi percepatan Commercial of Date (COD) karena diminta PLN, maka IPP berhak mendapat insentif. Bentuk insentif ditentukan secara Business to Business. Sedangkan, dalam hal keterlambatan usaha COD, Badan Usaha dikenakan pinalti yang besarnya senilai biaya pembangkitan oleh PT PLN untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

“PLN wajib membeli energi listrik sesuai kontrak (take or pay). Sementara itu, IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (deliver or pay). IPP atau PLN wajib membayar pinalti apabila IPP tidak dapat mengirimkan atau menyerap listrik sesuai kontrak,” tegasnya.

Sementara itu, besarnya pinalti proporsional sesuai komponen investasi. Sebagimana, Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pertimbangan-pertimbangan yang pada sebagian pokoknya. Konsepsi “Dikuasai oleh Negara” dalam pasal 33 (3) UUD 1945 merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945.

Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Berdikari, Husnul Hidayat mengatakan diskusi yang berlangsung hingga petang tersebut sudah sesuai dengan komitmen Presiden “mewujudkan kedaulatan energi” yang dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan arah dan peta jalan pembangunan energi hingga 2050.

“Sektor Energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai 23 persen dari total konsumsi energi di Indonesia. Dengan ini Kami Yayasan Rumah Berdikari, mengangkat Tema “Dampak Permen ESDM No. 10 Dan 12 Terhadap Pengusahaan Panas Bumi Di Indonesia,” tegasnya.

Diakui Husnul, terkait tema tersebut tersebut, sebagian Pihak berpendapat bahwa skema Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan peluang usaha badan usaha lain dalam penyediaan energi listrik.

Dengan skema BOOT itu kata Husnul, maka pembangkit listrik yang dibangun badan usaha, baik BUMN ataupun swasta harus dialihkan ke negara ketika kontrak berakhir.

“Sebelumnya, badan usaha mempunyai hak membangun, memiliki dan mengoperasikan (Build, Own and Operate/BOO) pembangkit melalui mekanisme penawaran wilayah kerja dan tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain,” cetusnya.

“Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. khususnya Pasal 11 mengenai Penentuan Tarif Setelah Cadangan Terbukti dan Harga Patokan,” pungkasnya.

Seminar nasional dihadiri pembicara lainnya seperti Hendra Is Wahyudi Direkrtur Pengusahaan Ketenaga Listrikan, Yunus Saeful Hak Direktur Panas Bumi, Edi Asmanto Sekjen INGTA, Marwan Batubara Pengamat Energi.

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *