Home / DPD / Tidak ada dalam sejarah, masa jabatan Pimpinan 2,5 tahun
Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin
Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

Tidak ada dalam sejarah, masa jabatan Pimpinan 2,5 tahun

KABAR PARLEMEN.com, DPD RI menginginkan adanya penambahan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, DPD juga menginginkan adanya penambahan dua kursi pimpinan MPR, yang berasal dari unsur DPD.

Menanggapi hal itu, Pakar hukum tata negara Irman Putrasidin mengatakan, bahwa yang menentukan masa depan DPD itu bukan DPR atau Presiden, tetapi DPD sendiri.

Dalam dialog kenegaraan bertema ‘Revisi UU MD3 dan Revitalisasi Fungsi DPR, MPR dan DPD, di Media Center DPR, Rabu (22/3) Irman menilai perjuangan DPD untuk memperkuat kewenangannya dirusak dengan benturan-benturan politik internal.

“Bahwa di DPD terjadi benturan-benturan politik secara internal yang kemudian berujung pada DPD tiba-tiba ingin mengatur masa jabatan pimpinan. Dalam sejarah parlemen Indonesia ini, tidak pernah ada masa jabatan itu hanya berusia 2,5 tahun. Karena pimpinan DPD sesuai masa jabatan keanggotaan DPD, yaitu 5 tahun,” kata Irman.

Irman juga sependapat dengan anggota DPR FG Rambe Kamarulzaman , bahwa soal pengaturan masa jabatan pimpinan Parlemen, termasuk DPD itu, bukan dalam Tatib, tetapi diatur dalan di Undang-undang.

“Lalu pertanyaannya, ini penomenan apa? Berarti ada penomena political interplay di dalam DPD itu sendiri tentang paradigma kekuasaan. Jadi nampaknya ini bisa berakibat buruk ke depan. Kalau parlemen seperti ini maka ini akan tradisi lagi, setelah 2,5 tahun diatur lagi, tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu. Kalau perlu RI 7 tiap hari kita gilir. Ini hal yang membuat situasi kelembagaan tidak stabil karena ada politikal interplay yang sedang bermain dengan tiba-tiba memotong masa jabatan sistem pejabat,” jelas Irman.

Terkait usulan tambahan kursi DPD, Irman mengatakan, bahwa sebenarnya kelembagaan negara kuatnya bukan di jumlah anggotanya. Bahkan semakin sedkit jumlah pemain di satu lembaga maka semakin kuat lembaga negara itu.

“Pesiden itu cuma satu orang dibantu oleh wakilnya, tetapi yang mengambil keputusan satu orang saja, maka dia bisa melawan 550 anggota DPR dengan dia sendiri,” kata Irman.

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *