Home / DPR / Peringatan WPFD 2017, Pengakuan Dunia Atas Kebebasan Pers di Indonesia
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid

Peringatan WPFD 2017, Pengakuan Dunia Atas Kebebasan Pers di Indonesia

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan peringatan hari kebebasan pers dunia yang tahun ini diperingati di Indonesia, menunjukkan adanya pengakuan dunia internasional akan peningkatan kebebasan pers di Indonesia. Pengakuan ini penting khususnya pasca-Reformasi, Indonesia terus menjadi negara terdepan dalam kebebasan pers di kawasan Asia Tenggara.

Mantan wartawan ini menyebut banyak tantangan yang dihadapi di Indonesia saat ini, dimana Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam kebebasan pers. Mulai dari kurang sadarnya berbagai pihak akan tugas jurnalis serta limitasi dalam menulis. Limitasi kebebasan menulis, merupakan dampak tidak langsung dari peningkatan teknologi dan dampak dari semakin mudahnya masyarakat mengakses internet. Namun sayangnya peningkatan teknologi memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya peningkatan laporan masyartakat akan tulisan seseorang di media sosial.

” Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, sekitar 85 orang terkena kasus Undang-Undang ITE karena dianggap telah mencemarkan nama baik dan melakukan penghinaan. Bahkan sebanyak 5 orang dipenjara akibat permasalahan tersebut,” ujar Meutya dalam pembukaan World Press Freedom Days 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5),

“Komisi 1 DPR RI, sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah dalam penegakan kebebasan pers di Indonesia, telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), yang mengubah hukuman dari sebelumnya 6 tahun menjadi 4 tahun. Sehingga masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran pasal tersebut tidak langsung dipenjara. Kami pun meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat berbagai tulisan di media sosial,” kata Meutya.

Meutya Hafid jugamengingatkan, bahwa kebebasan pers di Indonesia harus terus dijamin oleh pemerintah, karena pers merupakan pilar kelima demokrasi. Tanpa ada pers tidak ada pemerintah yang demokratis.

” Namun demikian kebebasan pers haruslah bertanggungjawab, kebebasan pers yang bertanggungjawab akan memunculkan masyarakat yang terdidik dan bertanggungjawab,” pungkasnya.(Jay)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *