Home / DPD / Kisruh DPD Mulai Masuk ke PTUN, Putusan MA Cacat Hukum
Kuasa hukum Gusti Kanjeng Ratu  Hemas,  Irman Putra Sidin
Kuasa hukum Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Irman Putra Sidin

Kisruh DPD Mulai Masuk ke PTUN, Putusan MA Cacat Hukum

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kisruh DPD RI soal pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD yang baru dengan Oesman Sapta Odang sebagai Ketuanya, terus berlanjut.

Dua pimpinan DPD yang lama, masing-masing Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Farouk Muhammad serta beberapa anggota DPD lainnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menganggap sikap Mahkamah Agung (MA) terkait pimpinan DPD yang baru, cacat hukum.

Hari ini, Senin (8/5/2017), sidang perdana PTUN adalah agendan pembacaan permohonan pemohon.

Kuasa hukum pemohon Irman Putra Sidin menegaskan, legitimasi MA melantik pimpinan DPD yang baru adalah cacat hukum yaitu pada proses pembuatan regulasi.

“Cacat hukum karena ketua DPD tidak sah secara hukum,” ujar Irman usai sidang.

Sementara Wakil ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, memandu pelantikan Itu bukan kewenangan yudisial tetapi administrasi negara.

“Artinya dengan pengambilan sumpah itu, maka akan menimbulkan konsekuensi administrasi negara. Baik konsekuensi administrasi keuangan, bahkan sampai pada konsekuensi setiap keputusan Undang-Undang yang nanti dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah sepanjang melibatkan DPD maka aturan itu menjadi cacat hukum karena diajukan oleh lembaga yang dipimpin oleh pimpinan yang tidak sah,” ujar Farouk.

Dia mengajukan gugatan ke PTUN karena MA tidak menjawab permohonannya dalam tempo 10 hari.

“Karena Ketua Mahkamah Agung tidak memberikan jawaban atau tidak merespon permohonan kami dalam tempo 10 hari, maka UU menentukan bahwa hal itu bisa dibatalkan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Farouk.

Dia menegaskan, gugatan ke PTUN bukan untuk melawan ketua. MA atau wakilnya, tetapi menyelamatkan. MA agar keputusan-keputusannya bisa adil.

“Sidang Perdana tergugat tidak hadir tanpa keterangan, semoga tidak hadir terus ya. Karena pada dasarnya kami bukan akan melawan ketuanya atau wakil ketuanya, tetapi menyelamatkan Mahkamah Agung, supaya keputusan-keputusannya adil dan tidak melampaui kewenangannya serta berwibawa,” kata dia. (JW/IZ)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *