Home / DPR / Meutya Hafid: Pembubaran HTI Sudah Memenuhi Aspek Kebangsaan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI FG Meutya Hafid
Wakil Ketua Komisi I DPR RI FG Meutya Hafid

Meutya Hafid: Pembubaran HTI Sudah Memenuhi Aspek Kebangsaan

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta pemerintah mengedepankan aspek hukum dalam membubarkan ormas, seperti yang dilakukan oleh pemerintah baru-baru ini terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

” Saya sangat yakin jika pemerintah mempunyai berbagai alasan dan dasar dalam membubarkan HTI. Saya pun mendukung pemerintah jika ormas yang akan dibubarkan harus memenuhi beberapa unsur, seperti telah mengganggu ketertiban sosial, berpotensi memicu konflik horizontal, dan mengancam ideologi Pancasila,” ujar Meutya, Selasa (09/05/2017).

Mantan Wartawan ini mengatakan  bahwa implementasi hukum Syariah di Indonesia saat ini bersifat ilegal, dan sudah seharusnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memberikan penjelaasan mengenai hal tersebut. Karena masyarakat non-Muslim pun  tidak perlu takut akan munculnya pembahasan hukum Syariah di Indonesia. Fenomena ini merupakan proses demokrasi yang harus dihormati semua pihak.

“Mayoritas Muslim Indonesia yang diwakili oleh dua organisasi utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan beberapa partai politik Islam, tidak terlalu memperhatikan isu perubahan dasar negara. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas dari Muslim Indonesia tidak tertarik akan ide mengimplementasikan sistem kekhalifahan, dan tidak membiarkan implementasinya di Indonesia,” kata Meutya.

Sebelumnya kemarin (8/5) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait keputusan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 70 UU Ormas, permohonan pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

About admin

Check Also

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana? "

PKS Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menutup Masa Sidang DPR dan Akhir Tahun 2017, Fraksi PKS DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *