Home / DPD / Keterangan Ahli sebut pemanduan sumpah pada OSO tidak sah
Suasana sidang ke lima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) , terhadap gugatan hukum perkara Pengambilan Sumpah oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI.

Keterangan Ahli sebut pemanduan sumpah pada OSO tidak sah

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang gugatan hukum perkara Pengambilan Sumpah oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI.

Sidang ke lima ini, Senin ( 22 /5/2017) mengagendakan mendengarkan keterangan ahli. ‎Pemohon menghadirkan tiga saksi ahli, masing-masing Profesor Laica Marzuki, Profesor Ahmad S Natabaya, dan Profesor Philipus M Hadjon

Bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Ujang Abdullah yang didampingi dua anggotanya, masing-masing Tri Cahya Indra Permana dan Nelvy Christin.

Irman Putra Sidin Kuasa hukum Wakil Ketua DPD RI 2014-2019 GKR Hemas menjelaskan, kalau ketiga ahli menilai bahwa pengambilah sumpah terhadap Oesman Sapta sebagai Ketua DPD itu tidak sah.

“Tadi kami menghadirkan tiga ahli satu saksi. Dan tadi para Ahli menjelaskan banyak persoalan. Yang paling penting bahwa tindakan pemanduan sumpah itu tidak didasarkan pada perbuatan hukum yang sah,” kata Irman usai sidang di PTUN, Jakarta Timur, Senin (22/5/2017).

Menurut Irman, tidak sah nya itu karena yang dipandu sumpahnya bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).

“Tiga ahli tadi semuanya menyatakan seperti itu,” kata dia,

Sebab-musababnya yang paling pangkal, kata Irman, adalah ketika muncul pimpinan sementara DPD yang memimpin sidang paripurna di luar pimpinan definitif. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yaitu GKR Hemas dan Farouk. Muhammad.

Sehingga, kata Irman, para Alhli menjelaskan bahwa tidak boleh pemanduan sumpah itu dilakukan. Karena yang namanya tindakan pemanduan sumpah itu bisa ditolak jika subyek yang dipandu sumpahnya itu bertentangan dengan putusan MA atau melanggar asas-asas kecermatan, asas-asas ilmu pemerintahan yang baik. Sehingga MA datang tidak bisa langsung memandu sumpah begitu saja.

Soal Status GKR Hemas dan Farouk di DPD, kata dia, tetap sebagai pimpinan yang sah yaitu 2014-2019.

Irman menegaskan, saat ini gugatan tetap fokus saja di perkara pemanduan sumpah, karena munculnya persoalan disitu.

“Sekarang kita fokus ke pemanduan sumpah dulu karena ini biangnya persoalan, dan bisa berimplikasi pada tidak dipatuhinya seluruh putusan-putusan MA, seperti yang terjadi di DPD ini,” tegas Irman.

Sekadar diketahui, untuk sidang selanjutnya nanti, Rabu (23/5/2017) agendanya adalah pemeriksaan saksi dan saksi ahli dari pemohon dan termohon.(IZ/JW)

About admin

Check Also

Tantowi Yahya: Membumikan Pancasila pada WNI di Wellington melalui film LIMA

KABAR PARLEMEN.com, Wellington – Ruang Bali KBRI Wellington , Jumat (26/10) penuh sesak dengan masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *