Home / DPD / Sekjen DPD: Statemen Pukat UGM hanya asumsi
Sudarsono Hardjosoekarto Sekjen DPD RI
Sudarsono Hardjosoekarto Sekjen DPD RI

Sekjen DPD: Statemen Pukat UGM hanya asumsi

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Berkenaan dengan pemberitaan mengenai potensi kerugian negara sebesar hingga Rp 600 miliar terkait kepemimpinan di DPD yang disampaikan oleh Pukat UGM, maka Sudarsono Hardjosoekarto Sekjen DPD RI pun menyatakan bahwa statement Pukat itu tidak berdasar. Statement itu didasarkan pada teori atau praktek empirik pengelolaan keuangan negara.

” Kalau statement itu didasarkan pada teori, ya dipahamilah karena teman-teman Pukat UGM sedang mengkampanyekan pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel. Kita dukung. Semua kampus harus seperti itu. Sama, saya dari dulu juga begitu,” ujar Sudarsono dalam keterangan tertulisnya yang di keluarkan Sekretariat Jendral DPD RI, Senin (22/05/2017)

Lebih lanjut Sudarsono mengatakan, jika memang dasarnya praktek empirik pengelolaan keuangan negara itu, apakah Pukat UGM sudah paham praktek pengelolaan APBN.

” Lebih konkritnya apakah teman-teman Pukat sudah paham apa yg kami lakukan. Saya menyayangkan teman-teman Pukat hanya bicara dari balik meja di kampus. Bicara keras tanpa data dan informasi yg akurat dan kredibel. Apa ini justru tidak memperburuk citra UGM sebagai kampus hebat. Kalau teman-teman Pukat datang ke saya, tukar data, bahas fakta, saya yakin statementnya pasti akan beda. Lebih akademiklah,” tegasnya.

Pertama, kata Sudarsono, bahwa Kesekjenan DPD dan Kesekjenan MPR sudah duduk bersama untuk memetakan mana yang jadi bagian pengeluaran DPD dan mana pengeluaran MPR. Jadi tidak ada duplikasi.

Kedua, DPD juga duduk bersama dengan pihak Kemenkeu dan BPK, juga untuk memetakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebab, semua pengeluaran APBN harus seijin kemenkeu dan saatnya pasti diperiksa oleh BPK.

” Ketiga, secara empirik pengelolaan keuangan negara saya sendiri punya pengalaman konkrit. Tahun 2005, saya menjabat 3 jabatan publik sekaligus, yaitu Dirjen Kesbangpol (dasar Keppres), Penjabat Gubernur Jambi (dasar Keppres) dan Plt Rektor IPDN (dasar Kepmendagri). Saat itu saja saya sudah tahu persis apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Dan karena itu clear and clean dari pemeriksaan BPK, dan yg lainya,” tegasnya.

Jadi dalam konteks pengelolaan dan penggunaan APBN, Sudarsono memastikan, bahwa Ketua DPD yang sekaligus Wakil Ketua MPR, tidak perlu dikhawatirkan.

” Saya menghimbau teman-teman Pukat untuk menyampaikan pendapatnya dengan data. Jangan meracuni masyarakat dengan informasi yang keliru atau justru dibuat keliru. Saya saja menghormati UGM, mosok teman-teman Pukat tidak menyayangi UGM,” demikian Sudarsono mengakhiri penjelasannya.

About admin

Check Also

Bukber 8

Politisi PDIP Ajak Aktivis Mahasiswa Terus Bela Pancasila

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta -Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum DPP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *