Home / DPR / Bamsoet: Jual-Beli Predikat WTP Rusak Tata Kelola Keuangan Negara
Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, FG
Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, FG

Bamsoet: Jual-Beli Predikat WTP Rusak Tata Kelola Keuangan Negara

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Praktik suap-menyuap untuk mendapatkan penilaian positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa merusak tata kelola keuangan negara, karena hasil pemeriksaan dan penilaian BPK berpotensi menyesatkan.

” Praktik seperti itu pun memberi gambaran bahwa korupsi berjamaah di negara ini dilakukan secara sistematis, dan bisa ditutup-tutupi secara sistematis berkat tipu muslihat para auditor,” ujar Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, Minggu (28/05/2017).

Karenanya, kata Bamsoet, Komisi III DPR mendesak pemerintah memberi perhatian khusus pada kasus dugaan suap untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Seperti diketahui, Laporan keuangan tahun 2016 Kemendes PDTT mendapatkan predikat WTP dari BPK.

Namun, karena ada praktik suap untuk mendapatkan predikat itu, kesimpulan yang bisa dimunculkan adalah hasil pemeriksaan dan penilaian BPK terhadap Kemendes PDTT manipulatif atau tidak jujur. Dan, predikat WTP itu menyesatkan, karena merusak tatakelola keuangan negara. Berarti, ada praktik jual-beli predikat hasil pemeriksaan BPK.

” BPK itu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara atau lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam menjalankan fungsi ini, BPK berwenang meminta keterangan atau dokumen dari setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara serta badan lain,” tegasnya.

Kalau auditor BPK manipulatif karena menerima uang suap, kata Bamsoet, maka laporan hasil pemeriksaan pun pasti tidak jujur atau sarat kebohongan. Akibatnya, gambaran tentang tata kelola keuangan negara menjadi amburadul, karena benar-salah atau untung-rugi menjadi sulit ditelusuri.

Suap untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK adalah modus pelaku suap untuk menutup-nutupi suatu tindakan penyimpangan atau korupsi anggaran. Ini adalah model lain dari praktik korupsi berjamaah. Kalau modus ini tidak dihentikan, korupsi di negara ini akan sangat sulit diperangi.

” Sebab, korupsi berjamaah ternyata dilakukan secara sistematis, dan bisa ditutup-tutupi secara sistematis pula peran dan tipu muslihat para auditor BPK. Bukan tidak mungkin modus pemeriksaan dan penilaian seperti pada kasus Kemendes PDTT juga terjadi di kementerian/lembaga (K/L) lain,” pungkasnya. (jay).

About admin

Check Also

Bukber 8

Politisi PDIP Ajak Aktivis Mahasiswa Terus Bela Pancasila

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta -Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum DPP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *