Home / DPR / FPPP DPR RI tolak Rencana Kebijakan Sekolah 8 Jam 5 Hari
Anggota Komisi X DPR RI FPPP  Reni Marlinawati
Anggota Komisi X DPR RI FPPP Reni Marlinawati

FPPP DPR RI tolak Rencana Kebijakan Sekolah 8 Jam 5 Hari

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Rencana Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang akan memberlakukan jam belajar selama 8 jam sehari dan 5 hari sekolah (Senin-Jumat) pada tahun ajaran baru Juli 2017 mendatang hakikatnya adalah program full day school yang akhir tahun lalu telah menimbulkan polemik di publik. Padahal, sejak awal pemerintah berkomitmen untuk melakukan kajian secara komprehensif soal rencana tersebut.

” Rencana tersebut dipastikan bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan baru di tengah masyarakat, karena sampai saat ini kita belum mendapatkan kajian atas rencana penerapan program tersebut,” ujar anggota Komisi X DPR RI FPPP Reni Marlinawati, Minggu (11/06/2017).

Reni mengungkapkan, persoalan yang muncul akibat penerapan jam belajar selama delapan jam dalam sehari di antaranya, persoalan ketersediaan infrastuktur sekolah yang tidak memadai. Mengingat masih banyak dalam satu sekolah dibuat dua gelombang jam sekolah, pagi dan sore karena keterbatasan lokal sekolah. Sehingga kebijakan tersebut bakal menggerus eksistensi pendidikan non-formal keagamaan maupun kursus lainnya di luar jam sekolah seperti madrasah diniyah (madin) yang telah inherent dalam praktik pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

” Waktu belajar Madin yang dilakukan usai salat ashar setiap harinya dipastikan secara pelan tapi pasti akan hilang di tengah masyarakat. Waktu anak-anak usia sekolah akan habis waktunya di bangku sekolah. Selain itu Pendidikan keagamaan melalui jalur madrasah diniyah akan semakin minim diterima anak didik, padahal di sisi lain kebijakan full day school sama sekali tidak memberikan alokasi penambahan materi pendidikan keagamaan kepada anak didik,” tegasnya.

Karena itu, kata Reni, Fraksi PPP DPR secara tegas menolak rencana kebijakan penerapan jam sekolah delapan jam dalam sehari dikarenakan selain belum dilakukan kajian yang mendalam atas dampak penerapan tersebut baik dampak pada siswa, guru maupun kesiapan sekolah, kebijakan tersebut potensial berbenturan dengan eksistensi lembaga pendidikan non formal seperti madrasah diniyah (madin) yang telah eksis bersama kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

Selain itu, FPPP meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mekakukan klarifikasi secara komprehensif tentang rencana tersebut dan melakukan kajian secara komprehensif terhadap dampak penerapan kebijakan tersebut.

” Jangan sampai masalah ini menambah kebingungan masyarakat. Saat ini masyarakat khususnya wali murid tengah berkonsentrasi menyiapkan tahun ajaran baru, daftar ulang anak sekolah, dan persoalan lainnya. Rencana penambahan jam belajar tersebut jelas akan menambah persoalan yang saat ini dihdapi oleh masyarakat” pungkasnya.

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *