Home / DPR / Tersangkut e-KTP, Novanto tidak tergoyahkan
Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Ketum Golkar Setya Novanto
Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Ketum Golkar Setya Novanto

Tersangkut e-KTP, Novanto tidak tergoyahkan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka baru dalam korupsi mega proyek e-KTP, pada Senin (17/07/2017). Penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus ini, sesungguhnya tidak mengagetkan banyak pihak. Karena 3 bulan sebelumnya, sudah terdengar desas-desus bernada sumbang, soal posisi Novanto dalam kasus e-KTP ini, ditengarai terlibat. Hal ini di awali dengan langkah KPK yang mencekal Novanto bepergian keluar negeri. Karenanya, begitu KPK umumkan Novanto sebagai tersangkan, disambut dingin di lingkungan Parlemen. Nyaris, tidak ada gejolak dan tidak ada kegaduhan. Bahkan Novanto, sehari setelah di tetapkan tersangka, Selasa (18/07/2017) pun masih tampak menghadiri duduk di meja paling depan bersama pimpinan DPR lainnya, hadiri sidang Paripurna bahas pertangggungjawaban penggunaan APBN 2016.

DPP Golkar pun memastikan, tidak akan menggeser Novanto dari kursi Ketua DPR, meski KPK telah menetapkan tersangka pada yang bersangkutan. Golkar juga tidak berniat mencopot Novanto dari Ketum Golkar. Sehingga dipastikan tidak ada acara Munaslu, untuk kepentingan tersebut.

Dan keputusan Golkar mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar ini itu bersifat final, solid dan di dukung penuh seluruh kader dibawah. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid, usai memimpin rapat pleno di DPP Partai Golkar di Jakarta, Selasa (18/07) petang.

“ Rapat tadi memutuskan, bahwa Pak Setnov tetap sebagai Ketum Golkar. DPP tetap berketetapan untuk melaksanakan keputusan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) pada Mei 2017, khususnya yang berkaitan bahwa tidak akan melaksanakan Munas Luar Biasa,” ujar Nurdin.

“ Ini hal yang berbeda. Kalau di Partai Golkar diatur oleh AD/ ART dan seluruh peraturan yang ada, aturan pelaksananya. Sementara di dpr di atur oleh UU MD3 dan Kode Etik MKD. Dalam rapat pleno tadi, fraksi Golkar di DPR juga sudah memberikan penejelasan dan paparannya. Bahwa berdasarkan UU MD3 itu, maka belum saatnya untuk dilakukan pergantian, berdasarkan UU tersebut. Jadi kita harus melakukan sikap dan keputusan berdasarkan , proses hukum , baik di DPR maupun di Golkar. Landasan hukum nya sudah jelas dan kita tidak boleh menzalimi orang dan melakukan politisasi , tidak berdasarkan hukum yang berlaku,” tambah Nurdin.

Dalam rapat Pleno DPP Golkar ini, Nurdin Halid juga memastikan, bahwa Golkar tetap akan memberikan dukungan pada Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, sampai selesai masa bakti 5 tahun.

Bahkan, Golkar masih konsisten untuk memberi dukungan pencalonan Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2019 mendatang, apapun kondisi dan dinamikanya.
“ Jadi dalam rapat pleno ini disepakati 7 hal . Keputusan pertama, bahwa DPP Partai Golkar tetap konsisten akan melaksanakan keputusan-keputusan rapat-rapat sebelumnya, mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, DPP tetap berketetapan untuk melaksanakan keputusan Rapimnas Golkar mendukung terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Capres 2019,” tegasnya.

Lebih lanjut Nurdin menegaskan, bahwa dalam rapat pleno ini pihaknya sebagai pengurus Harian DPP Golkar mendapat tugas untuk menjaga kondisi kesolitan pada seluruh anggota dan kader Golkar, hingga di akar rumput, bersama infrastruktur partai yang ada, untuk sama-sama menjaga dinamikan yang berkembang di dalam dan di luar. Sehingga anggota Golkar dilarang banyak bicara di mass media massa, kecuali yang bersifat produktif.

“ Tidak. Tidak hanya berlaku pada kasus ini saja. Tetapi menyangkut seluruh hal yang tidak produktif untuk Partai Golkar, dilarang keras seluruh kader untuk berkomentar di mass media. Tetapi yang produktif silahkan saja. Ini untuk menjaga kesolitan dari pada Golkar,” ujarnya.

“ Keputusan ke empat, DPP menyetujui keputusan Ketum Partai Golkar Setya Novanto untuk menugaskan pada Ketua Harian untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi pengendalian tugas-tugas dan tetap koordinasi dan melaporkan kepada Ketum Golkar . Saya sebagai pimpinan rapat, ditugaskan Ketum Golkar mengajak seluruh kader Golkar untuk tetap solid , tetap bersatu dalam menghadapi bagai apapun yang di alami Golkar. Sehingga dalam menjalankan kerja-kerja politik , kerja karya ke karyaan , tetap golkar di seluruh Indonesia, tetap solid, dibawah payung AD/AR Partai,” ujarnya lagi.

Nurdin pun memastikan, status tersangka yang disandang Setnov tidak akan mempengaruhi kinerja dan roda organesasi Partai. Karena Partai Golkar adalah Partai yang sudah berpengalaman dalam hal berorganesesasi, sudah biasa dan mampu menghadapinya dalam menghadapi dinamika politik. Sehingga kondisi ini tidak akan mempengaruhi jalannya organesasi Partai.

Adapun untuk melaksanakan kerja-kerja partai secara operasional, maka itu ditugaskan pada Ketua Harian bersama Sekjen Golkar untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi dimana seluruh pekerjaan partai yang telah di bagi pada setia fungsi-fungsi.

“ Misalnya ada Korbid pemenangan Pemilu, Korbid Korpolkuham, Korbid Kesra dan lainnya. Ini lah fungsi-fungsi itu dijalankan oleh masing-masing pihak yang sudah diberikan tanggung jawab tersebut. Sehingga partai tetap bergerak dengan akselerasi yang tinggi , dengan tetap di bawah Ketum , dalam kondisi apapun,”tegasnya.

Tertutupnya pintu Munaslub, untuk pergantian Ketum, kata Nurdin ini didasari dua alasan kuat. Yaitu faktor objektif dan subjektif . Dimana kondisi subjektifnya adalah bahwa Golkar akan menghadapi kompetisi politik kedepannya ini . Dimana proses menghadapi Pilkada serentak 2018 , itu sudah mulai berjala tahapannya pada Oktober mendatang . Kemudian untuk Pileg 2019, kampanye juga sudah mulai dilakukan pada Oktober, jika ada ferifikasi faktual.
“ Alasan objektif dan subjektifnya, sehingga sangat tidak menguntungkan bagi Golkar, jika dilaksanakan Munaslub tersebut, dari Organesasi, konsekwensi program dan konsekwensi pemenangan dari pada Golkar. Kondisi objektif dan subjektif itu menjadi adasar pertimbangan bagi Golkar, sehingga DPP berketetatpan untuk melaksananakan keputusan Rapimnas , untuk tidak melaksanakan Munaslub.

Sehingga kalau melaksanakan Munaslub, akan mengganggu pelaksanakan fungsi organesasi , konsolidasi program mapun konsolidasi pemenangan , dari pada Partai Golkar. Baik Pilkada serentak, maupun pilpres dan Pilek mendatang. Ada kondisi objektif, yaitu landasan hukumnya dan ada kondisi subjektif,” tegasnya.

Nurdin halid memastikan, bahwa kondisi status tersangka Novanto juga tidak akan mempengaruhi pemenangan Pilkada serentak 2018 dari kader Golkar yang maju juga Pemilu 2019. Meskipun secara spikolis pasti akan berpengaruh. Tetapi secara kerja-kerja politik , kerja-kerja kekaryaan , bisa tidak berpengaruh.

“ Karena kita sudah punya sistem yang baku , seluruh hirarki organesasi akan bergerak , dinamis. Misalnya, buktinya, saya ketua Pimpinan Pilkada Pusat, tidak akan berpengaruh pak Novanto tersangka. Tetapi, tetap mekanisme organesasi berjalan. Tanggal 1 Agustus nanti saya akan rapat untuk menetapkan dari 171 calon, yang akan ikut pilkada 2017. Sehingga itu, secara fisik tidak akan mempengaruhi program yang sudah ada di Golkar,” tegasnya.

Sementara itu Novanto sendiri mengaku merasa dizalimi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto mengaku kaget dengan penetapan tersangka dirinya dan merasa tidak ada bukti keterlibatannya dalam korupsi tersebut berdasarkan fakta persidangan.

Ia pun menyinggung pemberitaan yang menyebut dirinya menerima Rp 574 miliar dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

“Uang Rp 547 miliar besarnya bukan main. Bagaimana cara transfernya, bagaimana menerimanya, bagaimana wujudnya. Saya mohon betul-betul jangan sampai kami dilakukan adanya penzhaliman terhadap diri saya,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan .

Meski demikian, Novanto mengaku menghargai langkah KPK dan akan taat atas proses hukum kedepan.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Irman dan Sugihanto (mantan pejabat Kemendagri) serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.(

About admin

Check Also

Ketua  DPR RI Bambang Soesatyo

Di Natuna, ini pesan Ketua DPR pada Singapura

KABAR PARLEMEN.com, Natuna – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kawasan ruang udara (Flight Information …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *