Home / DPR / Yusril gugat UU Pemilu ke MK
Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tata Negara
Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tata Negara

Yusril gugat UU Pemilu ke MK

Jakarta – DPR telah mensahkan RUU Pemilu menjadi UU, dalam sidang Paripurna DPR yang berakhir pada Jumat (21/07/2017) dini hari. Dimana dalam UU Pemelu ini menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril IhzaMahendra megaskan, pihaknya secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

“ Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya.

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum “. Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

“ Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tdk serentak, presidential treshold mestinya tidak ada,” tegasnya.

Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“ Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi sebagai “pengawal penegakan konstitusi” di negeri ini akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu ini. Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” tegasnya.

Andaikan tidak ada yang lain yang akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ini secara sah dan konstitusional, kata Yusril, maka tidak masalah baginya, untuk sendirian saja berjuang menghadapi Presiden dan DPR di Mahkamah Konstitusi nanti. Kebenaran tokh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik.(JAY)

About admin

Check Also

Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini

HUT RI ke 72, FPKS gelar pidato ala Bung Karno

KABAR PARLEMEN.COM, Jakarta  – Masih dalam rangkaian sematak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Tahun 2017, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *