Home / DPR / Inilah cara Saleh Daulay turunkan ONH
Saleh Partaonan Daulay mantan Ketua Komisi VIII DPR RI FPAN
Saleh Partaonan Daulay mantan Ketua Komisi VIII DPR RI FPAN

Inilah cara Saleh Daulay turunkan ONH

KABAR PARLEMEN.com Jakarta – DPR melalui Komisi VIII berperang sangat krusial untuk membuat agar Ongkos Naik Haji (ONH) lebih terjangkau . Termasuk mendorong agar pengelolaan dana haji dapat dilakukan secara benar , efisien, dan transparan. Karena, di Komisi VII lah ONH diputuskan dan dana haji diawasi.

Terkait hal ini, mantan Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menceritakan bagamana saat dirinya memimpin Komisi VIII, sampai harus melakukan rapat secara maraton dengan Kemenag untuk memutuskan besaran ONH musim haji 2016.

“ Dimana saat ini, Komisi VIII ngotot agar ONH diturunkan,” ujar Saleh Daulay di Jakarta, Rabu (2/8).

Sebagai Ketua Komisi, Saleh menceritakan, pihaknya telah memfasilitasi semua anggota Komisi VIII untuk berdebat alot denga Kemenag tentang pengelolaan ONH dan dana haji. Bahkan saking alotnya, rapat pun molor hingga menjelang jam 4 pagi.

Sehingga ketika semua peserta rapat sudah kelelahan, kata Saleh dan pimpinan Komisi VIII lainnya mengeluarkan jurus pamungkas ‘ ilmu pokoke’.

“ Pokoke ONH harus turun! ,” ujar Saleh.

Sehingga saat itu kata Saleh, Kemenag akhirnya menyerah. ONH turun dari 2.717 dollar AS tahun 2015 menjadi 2.585 dollar untuk musim haji 2016. Jadi turun 132 dollar AS.

Penurunan itu dapat dilakukan, antara lain dengan menggunakan akumulasi imbal hasil dari penempatan investasi dana haji.

“ Ini untuk menutup “subsidi silang” atau lebih dikenal dengan indirect costs. Untuk tahun 2016, subsidi tersebut sebesar Rp 3,7 triliun. Jika dibagi jumlah jamaah haji reguler tahun 2016 sebanyak 168800, berarti setiap jamaah mendapat subsidi indirect costs sebesar Rp 21,9 juta,” tegasnya.

Mengapa perlu subsidi tersebut?

Ini karena, menurunkan biaya haji memang tidak mudah, khususnya pada komponan biaya tiket pesawat Indonesia-Arab Saudi PP. Ini adalah komponen biaya terbesar dan paling tidak efisien.

Kenapa?

Karena pada saat keberangkatan jamaah haji, pesawat hanya terisi untuk rute Indonesia-Arab Saudi. Untuk rute sebaliknya, pesawat kosong. Sebaliknya saat kepulangan jamaah, pesawat kosong untuk rute Indonesia-Arab Saudi. Di sisi lain Garuda harus menyewa pesawat khusus haji, agar penerbangan regulernya tidak terganggu.

Menurut Saleh yang sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi IX, yang lebih mudah diturunkan adalah biaya pemondokan dan katering.

Contohnya, pada tahun 2016 biaya katering turun 6 riyal / orang/ hari. Sehari disediakan katering 2 kali. Jika dikali 40 hari di tanah suci, dengan jumlah jamaah 168800, penurunan ini menghemat Rp 136 milyar (kurs Rp 3540/Riyal).

“ Selain menyisir komponen ONH, perbaikan bisa dilakukan melalui peningkatan imbal hasil dari penempatan dana haji,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun , juga Mantan Komisi Keuangan DPR Dradjad Wibowo mempertanyakan mengapa imbal hasil rata-rata tersebut rendah sekali. Hanya sekitar 4,5% setelah dihitung berdasarkan data dalam laporan audit BPK. Padahal dana tersebut ditempatkan pada SBSN, SUN dan bank-bank syariah. Seharusnya bisa minimal 6%. Jika imbal hasilnya maksimal, negara bisa lebih mampu menurunkan ONH, atau membangun infrastruktur dan fasilitas bagi pelayanan haji.

Atas hal itu, maka Misbakhun pun mengusulkan agar dana haji dipakai untuk pembelian pesawat charter dan membangun 20 tower di dekat Masjidil Haram. Dimana di luar musim haji, maka pesawat dan tower tersebut, bisa dipakai jamaah umroh.

Untuk menyakinkan gagasan besar ini, maka Misbakhun mengusulkan agar Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan serius dengan pemerintah Sauidi. Misbakhun pun mengusulkan adanya diplomasi pembelian minyak.

“ Saya rasa kalau pemerintah Indonesia menggunakan cara diplomasi membeli minyak langsung dari Arab Saudi, bisa menjadi pintu masuk untuk membahas soal ini. Karena masing-masing pihak kan intinya membutuhkan dan saling di untungkan,” tegasnya.

Sementara Dradjad Wibowo mengingatkan, jika dana haji hendak dipakai untuk membiayai infrastuktur, maka BPKH harus menjual SBSN/SUN dan mencairkan deposito di bank syariah. Karena itu jumlahnya harus dikendalikan agar harga SBSN/SUN tidak jatuh, yang akhirnya merugikan Kemenkeu, dan atau agar bank syariah tidak mengalami kesulitan likuiditas. (JAY)

About admin

Check Also

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana? "

PKS Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menutup Masa Sidang DPR dan Akhir Tahun 2017, Fraksi PKS DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *