Home / FRAKSI / Fraksi PAN / Dradjad: Kesepakatan baru dengan Freeport sumir
Pengamat Ekonom Sustainable Development  Dradjad Hari Wibowo
Pengamat Ekonom Sustainable Development Dradjad Hari Wibowo

Dradjad: Kesepakatan baru dengan Freeport sumir

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – PT Freeport Indonesia akhirnya menyepakati untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada Pemerintah Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) juga memberikan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia hingga 2041.

Namun bagi pengamat Ekonom dari Sustainable Development Dradjad Hari Wibowo dirinya tidak melihat ada kemajuan apapun, apalagi yang signifikan, dalam Kesepakatan 27 Agustus 2017 tersebut, antara Pemerintah Indonesia denggan Freeport Indonesia.

Misalnya soal lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kata Dradjad, sejak PTFI masih dipimpin oleh Presdir Maroef Sjamsudin, berkali-berkali Maroef mengatakan PTFI sepakat menggunakan IUPK. Hal tersebut bahkan dinyatakan Maroef secara terbuka, misalkan pada 10 Juni 2015.

“ Coba saja di-google berbagai berita seusai Maroef bertemu Men ESDM Sudirman Said, tersebut,” ujar Dradjad Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/08/2017).

Kemudian masalah divestasi saham 51%, lanjut Dradjad , pembangunan smelter dan penerimaan negara, kesepakatan yang dihasilkan masih bersifat normatif.

Bahwa sejak dulu PTFI sepakat melakukan divestasi, bahkan Maroef sudah menyampaikan tahapan dan waktu divestasi hingga 30%. Selanjutnya dibahas lagi dengan tim pemerintah.

Menurut Dradjad, justru kesepakatan 27 Agustus 2017 kemarin itu malah lebih sumir dari yang pernah disebut Maroef.

“ Ini karena semua tahapan dan waktu divestasi akan dibahas lagi. Artinya, mulai lagi dari angka dasar saham pemerintah 9,36,” tegas mantan Waketum PAN ini.

Tentang pembangunan smelter, kata Dradjad, sejak dulu PTFI juga sudah setuju. Jika tenggat waktunya disepakati Oktober 2022, berarti tidak ada kemajuan apapun dalam tenggat waktu.

Kemudian masalah penerimaan negara, frasa “secara agregat lebih besar dari penerimaan dalam Kontrak Karya” masih sangat umum.

“ Jika PTFI mengali mineral lebih banyak, dan setahu saya memang demikian, tentu penerimaan negara agregatnya juga lebih besar. Artinya, frasa tersebut tidak otomatis berarti pemerintah mendapatkan persentase yang lebih besar dari saat Kontrak Karya. Malah bisa saja jatuhnya nanti lebih kecil, asal agregatnya lebih besar,” ujar mantan Komisi bidang Ekonomi DPR RI ini.

Dalam kesempatan ini Dradjad juga mengingatkan, bahwa dalam negosiasi tahun 2015 terdapat 6 butir masalah yang dibahas. Ada 4 yang sudah disepakati, yaitu wilayah operasi, peningkatan komponen lokal, divestasi dan pembangunan smelter. Ada dua yang belum disepakati, yaitu masalah penerimaan negara dan status hukum kelanjutan operasi.

“ Jadi, tidak ada kemajuan dari posisi 2015. Bahkan istilah agregat dalam penerimaan negara bisa menjadi pisau bermata dua. Ini karena, bagian pemerintah tidak otomatis lebih baik dari rejim Kontrak Karya,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, setelah PT Freeport Indonesia menyepakati poin kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga 2041.

Jonan menerangkan, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia juga berubah. Sebelumnya, model kerja sama pengolahan tambang emas Freeport berupa kontrak karya (KK). Namun, sekarang Freeport menyetujui untuk mengubah KK menjadi lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan saat konferensi pers di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Mantan menteri perhubungan ini juga menambahkan, hasil perundingan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Maka, kata Jonan, Presiden Jokowi memerintahkan agar kesepakatan ini segera dijabarkan dan dilaksanakan serta dilaporkan kembali.

“Selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Perundingan lintas Kementerian/Lembaga, Yang bekerja berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan ini, dan masih akan meneruskan dalam satu pekan ke depan untuk merumuskan hal-hal teknis dan rinci. Sehingga, kesepakatan ini dapat segera diimplementasikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” terangnya.(JAY)

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *