Home / DPR / Fahri Hamzah minta Presiden terbitkan Perpu untuk hentikan KPK
FahriHamzah Wakil Ketua DPR RI
FahriHamzah Wakil Ketua DPR RI

Fahri Hamzah minta Presiden terbitkan Perpu untuk hentikan KPK

KABAR PARLEMEN.com – Menanggapi disebutnya kembali namanya oleh saksi KPK (Prof Edy) setelah diarahkan oleh jaksa KPK, Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI mengku tidak mau menanggapinya sebagai pribadi, karena hal ini telah menjadi bahaya nasional. KPK sudah terlalu sering memberikan pertanyaan kepada saksi dan tersangka terkait hal hal yang tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang ditangani untuk memunculkan nama-nama yang tidak relevan.

” BAP tersebut lalu dimasukkan ke dalam dakwaan dan nama nama pejabat yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara muncul di pengadilan dan liar menjadi konsumsi media,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, disela-sela kegiatannya di Turki, Rabu (27/09/2017).

Kata Fahri, tidak bisa ditutupi lagi bahwa rahasia para pejabat yang diperoleh melalui pengintaian, penyadapan dan pengumpulan informasi secara ilegal (illegal gathering of informations) termasuk kepada auditor dan anggota BPK, telah dijadikan bahan untuk membully (memeras) semua pejabat tinggi di Indonesia di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Menurut Fahri, motif pemerasan (Bullying) KPK adalah untuk mempermudah penghukuman yang dilakukan di persidangan Tipikor. Selain itu, juga untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK. Selain mengarahkan para saksi di gedung KPK, di rumah sekap, juga KPK sering menggunakan ruang sidang Tipikor untuk meminta saksi menyebut nama yang ditargetkan.

” Saya telah mengumpulkan banyak data tentang orang-orang yang dibungkam dan akhirnya dikalahkan. Nama saya pun berkali-kali direkayasa untuk disebutkan hanya untuk menakuti saya supaya jangan lagi mengkritik KPK. KPK juga kerap menjadikan kasus dan data seseorang untuk dijadikan barter dengan sikap pribadi atau sikap resmi lembaga tersebut. Ada partai yang paling sering disebut oleh Nazaruddin tapi karena barter perjanjian, akhirnya tidak dilanjutkan. Di sisi lain, ada banyak partai yang sengaja ditargetkan,” tegas Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, pemerasan dan barter hukum ini telah meluas dan dapat diduga termasuk Presiden dan pimpinan semua lembaga tinggi negara telah mulai diperas dan ditakutkan atau diajak bernegosiasi untuk mengaman dukungan kepada KPK. KPK dapat diduga juga telah memeras semua petinggi penegak hukum termasuk pengacara sehingga tidak berani membela klien dalam isu korupsi.

Menurutnya, langkah KPK ini telah mulai membahayakan keselamatan negara sebab telah muncul pasar gelap pemerasan dan barter kasus yang menyebabkan roda pemerintahan tidak berjalan secara normal; pejabat yang tersandera, keputusan negara yang tertunda dan saling blackmail yang membuat negara terbebani banyak masalah.

” Akhirnya, saya menghimbau Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membuat Perpu untuk menghentikan KPK sementara Pansus angket KPK di DPR belum mencapai kesimpulan. Hal ini sama dengan KPK yang tidak mau datang ke DPR karena ada JUdicial Review UU MD3 di Mahkamah Konstitusi,” ujar Fahri.

Fahri mengingatkan, bahwa membiarkan KPK terus mengumbar pasar gelap pemerasan dan negosiasi hukum akan menghancurkan sistem hukum Indonesia.

” Saya tidak akan diam dengan apapun ancaman KPK, buat saya KPK ada skandal yang telah merusak sendi kehidupan negara hukum kita. Saya akan lawan,” tegasnya.(JW)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *