Home / FRAKSI / Fraksi PAN / Polemik impor senjata Polri, Dradjad sarankan Presiden angkat Wamenko Polhukam
Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara  Dradjad Hari Wibowo
Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara Dradjad Hari Wibowo

Polemik impor senjata Polri, Dradjad sarankan Presiden angkat Wamenko Polhukam

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, kontroversi soal impor senjata belakangan ini sebenarnya bisa dicegah, jika semua pihak konsisten menerapkan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

” Sebelumnya, saya tekankan bahwa saya netral dan berusaha seobyektif mungkin dalam kontroversi tentang senjata ini. Saya mencintai TNI dan Polri karena keduanya sangat berjasa menjaga NKRI,” tegas Dradjad Wibowo dalam pesan singkatnya, Kamis (05/10/2017).

Dalam UU Kepolisian, Dradjad mengaku tidak menemukan satu ayat atau bahkan kalimat yang menyatakan anggota kepolisian “dipersiapkan dan dipersenjatai”. Sementara dalam UU TNI, jelas disebut dalam Pasal 1 butir 21 bahwa “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.”

” Dalam batang tubuh UU Kepolisian, hanya terdapat satu kalimat yang menyebut kata “senjata”, yaitu pada Pasal 15 ayat 2 butir e: “memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”. Lalu dalam Penjelasan pasal tersebut disajikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan senjata tajam. Pemberian izin dan pengawasan ini adalah terkait penggunaan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam oleh masyarakat,” tegas Dradjad.

Dalam batang tubuh dan penjelasan UU TNI, kata Dradjad banyak sekali di temukan kata senjata. Misalnya ancaman bersenjata, pemberontakan bersenjata, dipersenjatai, teror bersenjata, dan sebagainya. Selain itu, banyak terdapat kata/frasa militer dan operasi militer.

” Di dalam Penjelasan Pasal 2 juga terdapat kalimat “Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah … mahir menggunakan alat tempur. Saya tidak menghitung berapa kali kata senjata dan militer digunakan dalam UU TNI,” ujarnya.

Namun, kata Dradjad, perbandingan antara kedua UU di atas jelas menunjukkan bahwa senjata memang wilayah/domain TNI.

” Saya tidak katakan “wewenang TNI”, karena UU TNI tidak memiliki satu Bab atau Pasal yang mengatur wewenang TNI. Yang ada hanyalah Peran, Fungsi dan Tugas,” ujarnya.

Karena itu Dradjad mengaku bisa memahami “kegusaran” Panglima TNI Gatot Nurmantyo terhadap masalah persenjataan ini. Memahami, karena hal tersebut memang wilayah TNI.

Meski demikian, akan jauh lebih elok jika masalah ini sudah jauh-jauh hari sebelumnya diselesaikan di tingkat Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI dan Kapolri. Mengingat hal ini sudah diatur dan disepakati bersama, persenjataan apa saja yang bisa digunakan oleh Kepolisian.

” Mungkinkah ada saluran koordinasi yang macet sehingga Panglima harus mengungkapnya di dalam forum tertutup TNI dan purnawirawan TNI? Saya tidak tahu,” ujarnya.

Dradjad berharap agar Presiden dapat menimbang untuk mengangkat seorang Wamenko Polhukam yang khusus menangani koordinasi antara TNI dan Polri. Kenapa? Karena Menko lain tidak mengurusi dua lembaga yang bersenjata seperti TNI dan Polri.

” Gesekan antar keduanya sudah terlalu sering di daerah, dan hemat saya sudah bisa disebut sebagai “ancaman” sesuai definisi UU 17/2011 tentang Intelijen Negara. Selain itu masih terdapat kerancuan yang serius dalam hal tugas perbantuan TNI kepada Polri, sebagai konsekwensi dari perbedaan mendasar antara UU TNI dan UU Kepolisian,” tegasnya.

Dradjad menambahkan, bahwa UU Kepolisian mengandung kelemahan yang sangat fatal. Jika di dalam UU TNI, tentara itu “dipersiapkan dan dipersenjatai”. Namun dalam UU Kepolisian, tidak ada satu kalimat pun yang menyebut anggota kepolisian dipersenjatai. Penggunaan senjata oleh anggota kepolisian juga tidak diatur. Ini sangat fatal dan harus diperbaiki segera.

” Akhirnya, Dirgahayu TNI. Terus jaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan selamat bertugas kepada TNI dan Polri,” pungkasnya. (Jay)

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *