Home / DPR / Agun: Pimpinan KPK segeralah penuhi panggilan Pansus
Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa

Agun: Pimpinan KPK segeralah penuhi panggilan Pansus

KABAR PARLEMEN.com, Bogor – Pansus Angket KPK DPR RI sudah mengundang beberapa kali pada Pimpinan KPK untuk mengkonfirmasi sejumlah temuan Pansus, atas kinerja KPK selama ini. Dimana dalam temuan Pansus ini, di antaranya menemukan beberapa dugaan penyimpangan KPK dalam menjalankan tugasnya, sehingga Pansus perlu mengkonfirmasi hal ini secara langsung. Namun sayang hingga kini Pimpinan KPK masih bergeming pada pendirianya, menolak mengadiri undangan Pansus DPR.

Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa alasan Pimpinan KPK menolak menghadiri rapat pansus ini, kini sudah kehilangan esensi. Sebab, selama ini mereka beralasan masih menunggu proses gugutan di Pengadilan , untuk materi ketidak absahan pembentukan Pansus soal KPK.

“ Mereka kan sebelumnya alasannya menunggu persidangan dan gugutan selesai dulu. Mereka menggugat , soal ketidak absahan pembentukan Pansus. Dan kini lembaga Peradilan , PTUN Jakarta, sudah memutuskan, bahwa DPR punya kewenangan membentuk Pansus dan memiliki kewenangan untuk mengontrol KPK. Jadi apa lagi alasannya mereka (Pimpinan KPK) terus-menerus menolak undangan Pansus DPR itu? Kan makin jelas, masyarakat kini menilai, siapa yang sesungguhnya tidak taat hokum itu?,” ujar Agun di kediamannya, Cijeruk, Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/10).

Meski demikian Agun menyakini, jika sesungguhnya diantara Pimpinan KPK itu, kini sudah mulai berfikir rasional, objektif dan menyadari perlu dan pentingnya menghadiri undangan Pansus KPK DPR, guna mengklarifikasi dari temuan Pansus tersebut.

“Langkah ke depan, kami tetap nunggu KPK. Sampai hari ini kami mmasih punya keyakinan, internal KPK itu bukan hanya lima orang. Mereka diantaranya mulai berfikir, untuk menghadapi dan penuhi undangan Pansus. Jadi dari lima Komisioner KPK itu , saya kok merasakan mayoritas sesungguhnya punya ke inginan untuk memenuhi undangan Pansus dan memberikan klarifikasi atas temuan Pansus. Makanya kita lihat saja kedepan ini. Kalau mereka terus menerus menolak undangan Pansus KPK, mau pakai alasan apa lagi. Karena semua alasan selama ini sudah di pakai dan Pengadilan membenarkan atas kewenangan yang di miliki DPR tersebut,” tegasnya.

Jadi telas, tegas Agun, bahwa KPK selama ini melakukan tindakan penghalangan tugas dewan. Hal ini karena KPK terus mangkir dari panggilan rapat yang diajukan Pansus dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU MD3.

Menurut Agun, hak angket adalah hak yang dimiliki anggota dewan yang pelaksanaannya telah diatur dalam UU MD3.

“Kalau menurut saya walaupun mungkin enggak ada istilah obstruction of constitution atau obstruction of parliament, menurut saya ini sudah sebuah penghalangan dengan melakukan judicial review,” kata Agun.

“Mengatakan ini ilegal, menurunkan pakar, membuat demo yang rapatnya saya tahu, bocor agendanya tanggal sekian ke DPR. Ini kan upaya menghalangi tugas konstitusional dewan,” sambung Agun.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pihaknya tidak akan menghadiri rapat Pansus Angket KPK meskipun masa kerjanya diperpanjang. Laode mengatakan KPK baru akan hadir jika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU MD3.

“Mungkin sikap kami tidak akan berubah sampai putusan MK. Jadi kami mohon maaf sekarang, besok atau lusa kalau pansus diperpanjang kami tidak akan hadir,” kata Laode dalam RDP dengan Komisi III. (JAY)

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *