Home / DPR / Fadli Zon pertanyakan pencabutan Moratorium Reklamasi

Fadli Zon pertanyakan pencabutan Moratorium Reklamasi

KABAR PARLEMEN.com, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan resmi mencabut penghentian sementara atau moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pencabutan moratorium ini sesuai dengan surat pemberitahuan bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dari Fraksi mengatakan, kebijakan pemeerintah tersebut tidak konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya. Seharusnya, kata Fadli Zon, pemerintah pusat menunggu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

“Harusnya tunggu dong gubernur baru dilantik kemudian dibicarakan terkait penguasa di daerah itu sebagai mana dulu memberikan kekuasan kepada Ahok wktu masih menjadi gubernur,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (09/10).

Dengan keluarnya kebijakan itu, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini , pemerintah menggunakan standar ganda dalam pengambilan keputusan. Pencabutan moratorium tersebut juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok tertentu.

“Ini menunjukan inkonsistensi kita dalam membuat kebijakan, selera penguasa tergantung pada situasi, bukan kepentingan yang lebih besar. Seharusnya tunggu dulu gubernur dan wakil gubernur baru dilantik, kebijakannya tentang reklamasi ini,” jelas Fadli.

Fadli menjelaskan, pernyataannya bukan berarti tidak mendukung pembangunan. Hanya saja jangan ada kelompok-kelompok yang diuntungkan.

“Saya kira kita semua mendukung pembangunan. Siapa yang tidak mendukung pembangunan? Persoalannya ini pembangunan untuk siapa dan siapa yang diuntungkan?. Jangan sampai pembangunan ada di mana-mana dan orang yang diuntungkan itu-itu saja. Kemudian merusak yang lain, mengganggu nelayan, mengganggu masyarakat lain dan juga lingkungan hidup di sana,” lanjutnya.

Ia menunggu Anies-Sandi untuk memenuhi janjinya terkait reklamasi. Salah satu janjinya adalah menyetop reklamasi.

“Iya kan janjinya itu. Menurut saya kalau berjanji harus ditepati,” ucapnya.

Fadli menegaskan, pencabutan moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta melanggar aturan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K).

“Ini kan melanggar aturan. Harusnya diberi sanksi waktu itu moratorium dihentikan. Diperiksa apakah ini merugikan negara, harusnya diperiksa dong. Ini hukum model apa. Hukum berpihak kepada selera penguasa dan yang menguntungkan penguasa,” ketusnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut menyebut pencabutan itu dilakukan sejak Kamis (5/10).

“Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah,” kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10/2017).

Luhut mengaku telah mengirimkan surat itu ke Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat disebut Luhut menyampaikan ucapan terima kasih.

“Kan sudah saya kirimkan, Pak Gubernur bilang makasih,” sebut Luhut.

Disisi lain, Pemprov DKI juga sudah menyerahkan surat agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera membahas penyelesaian dua Raperda yang tak kunjung selesai. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, pencabutan moratorium seluruh pulau reklamasi sangat tepat. Alasannya, jika ditarik tahun 1995, reklamasi di teluk Jakarta sudah ada dan beberapa investor sudah menanamkan modalnya. Namun saat pembangunan reklamasi dilanjutkan saat ini, banyak pihak-pihak yang menentang. Menurut Djarot ini sangat merugikan investor karena investasi di Jakarta harus ada kepastian.

“Maka dicabut saya terima kasih memang sudah seharusnya dicabut, kalau enggak boleh, sejak zaman dulu dong enggak boleh,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/10).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengaku belum menerima surat tersebut. Jika surat tersebut masuk, secara otomatis dua raperda segera dibahas.

“Gini polanya Pemda sudah dapat moratorium (kirim surat) ke DPRD. Kirim surat untuk dilanjutkan pembahasan. Dilampirkan surat moratorium. Nanti DPRD merapimkan. Abis Rapim dibamuskan untuk penjadwalan pembahasan,” kata Taufik.(JW)

About admin

Check Also

Novita Wijayanti: Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

KABAR PARLEMEN, Banyumas – Empat Pilar Kebangsaan merupakan tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *