Home / DPR / Abdul  Karding : Kewenangan MPR Patut dikaji kembali
Abdul Kadir Karding anggota MPR RI FPKB
Abdul Kadir Karding anggota MPR RI FPKB

Abdul  Karding : Kewenangan MPR Patut dikaji kembali

KABAR PARLEMEN.com – Setelah era reformasi berjalan selama 19 tahun, kini mulai terasa perlunya penambahan wewenang kepada MPR. Syaratnya adalah, penambahan wewenang yang diberikan kepada MPR, itu bersifat terbatas, tidak serta merta mengembalikan seluruh wewenang MPR, seperti saat orde baru.

Beberapa kewenangan yang pantas diberikan kepada MPR, itu adalah, kewenangan membuat ketetapan MPR, membuat haluan negara model GBHN, melanjutkan sosialisasi, mengkritisi kinerja eksekutif dan menafsir UUD NRI Tahun 1945. Sementara kewenangan meminta pertanggungan jawab MPR, tak perlu diberikan. Karena kewenangan tersebut terlalu politis, dan bisa memantik timbulnya pergulatan pendapat yang tidak sehat.

Itulah kesimpulan dialog MPR Rumah Kebangsaan, dengan nara sumber tunggal Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding, berlangsung di loby Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kamis (12/10). Tema yang dibahas pada dialog itu adalah menata Kewenangan MPR RI.

Tidak semua peninggalan orde baru, itu menurut Karding semuanya tidak baik. Tetapi ada juga sebagian peninggalan orba yang patut diteruskan, meskipun diawal reformasi kewenangan itu sudah dihilangkan.

“Kehilangan sebagian besar kewenangannya membuat MPR seolah menganggur saja. Praktis hanya kegiatan sosialisasi saja yang terus dilaksanakan MPR selama ini,”ujar Karding.

Untuk menata kewenangan MPR, sesuai kajian yang sudah dilakukan selama ini tidaklah gampang. Dibutuhkan dukungan politik dari partai untuk merealisasikan rencana perubahan tahap ke lima UUD NRI 1945 menjadi nyata.(jw)

About admin

Check Also

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Santri, FPKS Gelar Final Lomba Baca Kitab Kuning ke-2

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Puncak Milad Fraksi PKS DPR RI diselenggarakan hari ini bertepatan dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *