Home / DPR / Komisi III gelar rapat gabungan seluruh aparat penegak hukum
Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, FG
Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR, FG

Komisi III gelar rapat gabungan seluruh aparat penegak hukum

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Komisi III DPR mengelar rapat gabungan antar penegak hukum, yaitu pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung.

Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR menjelaskan, bahwa rapat ini dengan agenda rapat koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal penanganan tipikor. Mengingat selama 15 tahun KPK berdiri DPR belum melihat adanya kemajuan yang signifikan dalam menekan prilaku korutif bahkan sebaliknya makin masif. Karenanya DPR ingin arah dan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi, tapi hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis dan kesejahteraan masyarakat.

” Yang kita saksikan hari ini dari pola yg dilakukan KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Banyak dana mengendap di bank2 daerah karena para pimpro, kepala daerah dan kementerian terkait tdk berani mengeksekusi berbagai program pembangunan kerena takut dipenjarakan KPK. Mereka tdk berani menggunakan diskresi dan kewenangannya. Begitu juga para pengusaha menghadapi dilema luar biasa. Itulah kurang lebih yg akan kita evaluasi dan bicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum (Jaksa Agung, Kapolri dan KPK),” Bamsoet.

Kata Bamsoet, DPR ingin adanya keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi. DPR juga tidak ingin agenda pemberantasan korupsi di bajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan maupun ekonomi dengan berbagai turunannya. Karena, proses penanganan dan penindakan tindak pidanan korupsi rawan hangki pangki.

” Mulai dari pengaduan masyarakat (dumas), penyadapan, penyidikan hingga penuntutan dan pengamanan barang bukti atau barang sitaan,” tegasnya.

Terkait rencana penuntutan satu atap dengan densus tipikor, kata politisi Golkar ini sebenarnya tidak persis demikian yang di maksudkan Kapolri.
Jaksa Tidak dimasukan dalam satu atap penuntutan seperti di KPK. Tapi cukup memanfaatkan satgasus penututan dari jaksa-jaksa terpilih untuk menangani kasus-kasus dari Densus tipikor Polri. Sehingga tidak dibutuhkan UU baru. Soal anggaran tidak ada masalah.

” Komisi 3 sudah menyetujuinya. Densus Tipikor penting, agar ke depan nya KPK lebih fokus pada penanganan kasus-kasus tipikor besar yang tidak bisa ditangani polri dan kejaksaan. Dengan anggaran operasional yang besar, gaji yang besar, kewenangan dan fasilitas yang luar biasa, wajar kalau KPK tangani kasus-kasus sulit. Kalau OTT dan yang ecek-ecek biarkan densus tipikor, polri dan kejaksaan yang menangani. Jadi tidak seperti sekarang ini, seperti nembak nyamuk pakai meriam. Gaji jaksa dalam satgasus setara dengan gaji jaksa yang bertugas di KPK,” pungkasnya.(jw)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *