Home / DPR / Inilah alasan Fraksi Gerindra tolak pengesahan RAPBN 2018
Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo Anggota Fraksi Gerindra, Komisi VIII DPR RI
Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo Anggota Fraksi Gerindra, Komisi VIII DPR RI

Inilah alasan Fraksi Gerindra tolak pengesahan RAPBN 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Fraksi Gerindra DPR RI mengkritisi beberapa hal yang seharusnya masuk ke dalam RAPBN 2018, sebagai perwujudan dari kebijakan yang diambil dan diperjuangkan oleh pemerintah. Dimana tahun lalu DPR telah mensahkan UU Penyandang Disabilitas. Sehingga adanya Asian Para Games yang akan diselenggarakan di Indonesia, seharusnya ajang tersebut adalah kesempatan bagi pemerintah RI saat ini, untuk menunjukkan keberpihakan negara dalam hal memastikan adanya perwujudan ke adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

“ Sesuatu yang masih belum bisa dirasakan mayoritas dari para difabel di Indonesia. Ini adalah ajang internasional dan sangat disayangkan jika anggaran demi memastikan kesuksesan Asian Para Games belum tertuang di dalam kebijakan RAPBN 2018,” ujar Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menyampaikan sikap dan pandangan Fraksi Gerindra, soal RAPBN 2018, pada sidang Paripurna DPR, Rabu (25/10/2017)

Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, dari Rp 2.67 triliun yang diajukan oleh panitia Asian Paragames, hanya Rp 826.3 miliar yang dianggarkan. Sehingga kondisi ini dipastikan, tidak dipenuhi melalui CSR atau sponsorship, secara pembiayaannya mencapai triliunan rupiah.

“ Dan ini untuk infrastrukturny, aksesabilitas para atlet peserta yang bukan hanya dari negara kita saja, tapi seluruh Asia. Dari Timur Tengah sampai Jepang ikut,” tegasnya.

Selain dari UU Penyandang Disabilitas, Saraswati dalam kesempatan ini juga menyuarakan aspirasi anak-anak Indonesia. Dimana pada Perppu no 1/2016 yang telah disahkan menjadi UU Perlindungan Anak yang terbaru adalah gambaran keprihatinan pemerintah dalam hal kekerasan seksual pada anak. Sehingga menurutnya, menjadi aneh, meskipun tenggat waktu untuk pembuatan peraturan perundang-undangan adalah tahun depan, kebijakan tersebut tidak tergambarkan di dalam RAPBN 2018.

“ Kita semua mengerti bahwa kebijakan sebagus apapun, jika tidak didukung dengan kebijakan anggaran maka sama saja dengan omong kosong,” tegasnya.

Contoh sangat sederhana saja, kata Saraswati, satu-satunya kementerian yang memiliki nomenklatur perlindungan anak yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukannya diperkuat anggarannya, tetapi justru setiap kali menggelar RDP untuk membahas anggaran, justru Komisi VIII DPR selalu diberikan penjelasan oleh Menteri PPPA bahwa anggaran tidak disetujui di Trilateral Meeting dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dan dipangkas terus.

“ Bayangkan jika Kementerian yang lain mendapatkan puluhan triliun rupiah, kementerian yang seharusnya menjalankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk seluruh Indonesia hanya dianggarkan Rp 553.8 miliar. Dan jika jawabannya adalah kementerian yang terkait hanya kluster 2, yaitu merangkap sebagai koordinator, maka apa bedanya KPPPA dengan Menko PMK? Apa gunanya KPPPA ini ada, jika tidak diberikan ruang untuk bekerja secara maksimal? Maka saya memohon kepada saudari Menteri sebagai seorang perempuan dan Ibu untuk turut memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak melalui kebijakan anggaran,” tegasnya.

Hal lain yang di soroti Fraksi Gerindra dalam kesempatan ini, terkait Kemendikbud yang menyatakan akan ada 295 ribu guru yang akan pensiun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sementara hingga saat ini belum ada rencana pengangkatan guru baru.

“ Perlu diketahui saudari Menteri, kalau belum tahu, bahwa saat ditanyakan, MenPANRB menjelaskan bahwa alasan mengapa belum bisa menghilangkan moratorium pengangkatan PNS adalah karena Kementerian Keuangan belum menyiapkan skema penganggaran pengangkatan guru baru. Masyarakat menganggap negara ini kekurangan guru, sedangkan ada ratusan ribu guru honorer yang selama ini menunggu pengangkatan dan terkadang hanya menerima gaji Rp 50rb/bulan,” tegasnya.

Saraswati pun mengingat, bahwa saat ini sudah masuk tahun ke 4 pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, namun sayangnya hingga kini belum jelas dengan contoh tersebut, bahwa pemikiran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia masih belum menjadi prioritas, apalagi terkait rasio antara guru dan murid.

“ Bagaimana nasib anak-anak kita, jika tidak dapat menerima pendidikan yang layak? Sayangnya pula salah satu program pemerintah yang cukup baik dan kami dukung yaitu Program Keluarga Harapan yang ada di bawah Kemensos justru tidak diberikan dukungan besar oleh negara melalui KemenKeu dan Bappenas,” ujarnya.

Seharusnya, kata Saraswati, jika memang Pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan, maka anggaran belanja Non K/L sebesar Rp 629.2 triliun , di mana komponen terbesar adalah untuk infrastruktur bisa dialihkan . Di antaranya untuk meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat PKH dari 10 juta menjadi 20 juta, dan untuk infrastruktur bisa difokuskan pada peningkatan Dana Desa yang memang sebenarnya mengena secara langsung pada rakyat kecil dari Rp 60 triliun menjadi Rp 90 triliun.

“ Ini adalah beberapa di antara banyak catatan lain dari fraksi kami, dan oleh karena hal-hal tersebut. Saya bangga dengan keputusan fraksi yang menyatakan tidak setuju dengan RAPBN 2018. Namun jika pemerintah merasa bisa melakukan dengan baik, ya silahkan, tetapi tolong forum yang terhormat ini dan media mencatat mengapa Fraksi Gerindra menyatakan ketidak setujuan kami,” tegasnya. (Jay)

About admin

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Nelayan Curhat Soal Cantrang, Ketua MPR : Negara Harus Hadir Berikan Solusi

KABAR PARLEMEN.com, Puluhan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *