Home / DPD / KPP RI konsolidasi untuk tingkatkan suara Perempuan di Parlemen
Ammy Amalia Fatma Surya Ketua OC Konsolidasi Nasional III KPP-RI (kanan)
Ammy Amalia Fatma Surya Ketua OC Konsolidasi Nasional III KPP-RI (kanan)

KPP RI konsolidasi untuk tingkatkan suara Perempuan di Parlemen

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta- Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) memandang perlu berkonsolidasi dan mempersiapkan diri kembali untuk menyongsong gelaran Pemilu 2019 mendatang. Dengan harapan, suara keterwakilan perempuan di parlemen mendatang terus meningkat. Terlebih dalam pemilu lalu, terjadi sedikit penurunan suara keterwakilan perempuan di Parlemen, dibandingkan periode sebelumnya. Karena itu, KPP RI pun menggelar Konsolidasi Nasional III di Jakarta, selama dua hari.

Anggota DPR RI sekaligus Ketua OC Konsolidasi Nasional III KPP-RI Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan, keterwakilan perempuan di parlemen hasil pemilu era reformasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Namun sayangnya, pada pemilu 2014 mengalami penurunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dimana periode 2009-2014, keterwakilan perempuan di tingkat pusat mencapai 18 persen. Kemudian pada 2012 terbit UU Pemilu yang mengatur penempatan calon anggota legislatif harus memenuhi kuota 30 persen perempuan.

” Sebenarnya langkah afirmatif dari penyusunan undang-undang itu sudah menunjukkan adanya pemaksaan dari undang-undang terhadap partai politik peserta pemilu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, realitanya pada 2014 keterwakilan perempuan di tingkat pusat justru menurun dari 18 persen menjadi 17 persen. Sehingga konsolidasi ini dilakukan guna membahas beberapa tantangan untuk meningkatkan representasi politik perempuan, yakni tantangan kebijakan, kebijakan partai politik, serta problem kapasitas dan kepercayaan diri perempuan,” kata Ammy Amalia di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/11).

Lebih lanjut Ammy mengatakan, elit partai politik sebagai penentu kebijakan internal masih sedikit yang menempatkan perempuan di posisi strategis. Berbagai kebijakan parpol seringkali luput mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Imbasnya, partai politik sering kerepotan memenuhi ketentuan minimal 30 persen calon perempuan dalam pemilu.

Degradasi lain yang dihadapi adalah penghapusan unsur perempuan dalam pimpinan DPR RI pada UU MD3. Dimana, pada periode 2009-2014 sudah diwajibkan bahwa dari empat pimpinan harus ada satu pimpinan perempuan. Aturan ini dihapus di periode sekarang.

” Sehingga kebijakan-kebijakan ini cukup mempengaruhi perjuangan perempuan untuk menyediakan undang-undang yang berspektif gender,” tegasnya.

Salah satunya pengaruhnya adalah saat dilakukan penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dimana untuk mendukung undang-undang yang berperspektif gender ini, nyatanya memang memerlukan jumlah keterwakilan perempuan yang lebih banyak lagi di parlemen.

“Kami yakin bahwa semakin banyak keterlibatan perempuan di dalam politik juga menjadi salah satu upaya dalam rangka meningkatkan representasi perempuan di parlemen, menyediakan legislasi yang berperspektif gender,” ujar Ammy.

Sementara itu Anggota KPP RI lainnya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Komisi VIII dari Gerindra menambahkan, bahwa KPP RI dibentuk atas kesadaran terhadap pentingnya wadah komunikasi antar perempuan parlemen di Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berperan dalam upaya penguatan kapasitas perempuan parlemen secara bersama, membangun sinergi gerakan yang mendukung lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak, serta untuk menghimpun dukungan bagi perempuan parlemen dalam merumuskan dan melahirkan kebijakan yang responsif gender.

” KPP akan terus berjuang, untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, mengupayakan agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil. Meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang berwawasan gender, termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender. Memperkuat jejaring dengan gerakan masyarakat sipil/CSO, media, eksekutif, yudikatif, akademisi, dan memperkuat solidaritas dengan komunitas korban, pejuang atau pelaku perubahan sosial di tingkat lokal, nasional dan internasional, serta menguatkan kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen sebagai institusi yang memastikan terjadinya pengarusutamaan gender dalam produk-produk kebijakan dan beranggotakan perempuan parlemen lintas partai politik,” ujarnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP RI berkomitmen untuk memperjuangkan isu secara bersama dan berkontribusi pada kegiatan organisasi, tidak berdasarkan pada perbedaan kelembagaan antara DPR RI dan DPD RI, tidak berdasarkan perbedaan partai politik/Fraksi dan juga tidak berdasarkan Pusat dan Daerah. Dalam menjalankan roda organisasi, KPP RI akan menggunakan pendekatan berbasis keadilan gender dalam konteks ekonomi, sosial, politik dan hukum sebagai alat analisa dalam melakukan pemetaan setiap persoalan sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilansebagaimana amanat UUD 1945, pasal 28.

” Target kami adalah menguatkan kapasitas perempuan anggota parlemen, meningkatkan kemampuan komunikasi, berintegritas dan membangun akuntabilitas diri. Termasuk membangun strategi kerja untuk advokasi kebijakan yang berperspektif gender. Dengan membangun sinergi kelembagaan Mdi Parlemen untuk memastikan hadirnya kebijakan yang kondusif dan konstitusional dan membangun, meluaskan dan memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan dan sosial lainnya, baik secara nasional dan internasional,” tegasnya.

KPP RI akan menyelenggarakan Konsolidasi Nasional III dengan tema “Meningkatkan Representasi Politik Perempuan di Parlemen pada Pemilu 2019” pada 16-17 November 2017. Konsolidasi nasional ini akan diikuti oleh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Acara yang bertempat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat ini akan diikuti kurang lebih 800 anggota legislatif perempuan dari seluruh Indonesia. Jumlah ini dinilai cukup representatif mengingat anggota legislatif perempuan di seluruh Indonesia saat ini di angka 2.770 orang.

Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua OC Konsolidasi Nasional III, Wa Ode Hamsinah Bolu menjelaskan, konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam menghadapi pemilu 2019. Diharapkan, anggota legislatif perempuan memiliki pengayaan wawasan untuk menghadapi Pemilu 2019 sehingga dapat terpilih kembali.

Selama dua hari, para anggota legislatif perempuan akan merumuskan strategi bersama untuk meningkatkan representasi perempuan pada pemilu legislatif 2019. Menteri PPPA Yohana Yembise, Ketua KPU Arief Budiman, dan beberapa tokoh lain dijadwalkan hadir. “Ini adalah pembekalan para anggota legislatif perempuan untuk menghadapi pemilu 2019,” ujarnya. (jay)

About admin

Check Also

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana? "

PKS Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menutup Masa Sidang DPR dan Akhir Tahun 2017, Fraksi PKS DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *