Home / DPR / Herman Khaeron: Pengembangan Geothermal Tergantung Goodwill Pemerintah
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Dubes Selandia Baru Tantowi Yahya dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Dubes Selandia Baru Tantowi Yahya dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron

Herman Khaeron: Pengembangan Geothermal Tergantung Goodwill Pemerintah

KABAR PARLEMEN.com, New Zealand – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, geografi Indonesia dengan New Zealand tidak jauh berbeda karena sama-sama dilintasi oleh Ring of Fire. Menurutnya, Indonesia sebagai Ring of Fire dapat dimanfaatkan sebagai energi primer yang bisa berkontribusi terhadap ketersediaan energi listrik.

“Kita punya obsesi ke depan untuk elektrifikasi kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga akan menjadi energi masa depan yang ramah lingkungan. Sebab, turunan energi ini banyak sekali, selain sebagai sumber energy dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan bisnis lainnya.” kata Herman.

Herman menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang dilintasi oleh Ring of Fire dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik, karena pulau-pulau kecil dapat diakomodasi dengan daya yang tidak cukup tinggi.

“Misalkan antara 10, 20 atau sampai 100 megawatt, ini bisa ditempatkan dalam satuan pulau-pulau tertentu dengan basis terhadap geothermal,” terang dia.

Terlebih, lanjutnya, geothermal memiliki potensi 29.000 MW baru terpasang sekitar 1.600 MW. PLN sebagai institusi yang ditugaskan negara mengelola sektor hilir di pelistrikan Indonesia diharapkan mamprioritaskan membeli sumber energy geothermal.

“Saya kira, ini harus menjadi pembicaraan lintas sektoral dan stakeholders di Indonesia. Jangan melihat pada situasi existing karena kalau melihat teknologinya memang cukup tinggi, cost-nya juga cukup mahal, tetapi bagaimana sekarang goodwill dari Pemerintah,” ungkapnya.

Herman menyatakan, pihaknya akan mendorong Undang-Undang Energi Terbarukan segera dibahas dan menjadi prioritas dalam Prolegnas. Kemampuan renewnable (energi terbarukan) terhadap pengembangan energi listrik ke depan harus mendapat perhatian khusus unuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saya yakin bahwa ini akan menjadi alternatif utama di masa yang akan datang. Dan hal utama adalah bagaimana memberikan payung hukum. Selain Undang-Undang Panas Bumi sudah ada, tentu juga harus ada yang menaungi seutuhnya hingga berbagai kebijakan untuk menuju kepada energi baru terbarukan,” harapnya.

Dalam workshop tersebut, selain membahas faktor teknis khusus biotermal yang setiap tahun diselenggarakan di New Zealand, Herman juga berkunjung ke GNS (Geological and Nuclear Science) untuk mempelajari berbagai potensi dan kondisi sebuah negara (Rest of War) yang bisa digali menjadi potensi industri listrik.

“Kita bertemu dengan konsultan milik pemerintah, mereka bekerja berdasarkan profesional dan kemampuan yang berpengalaman cukup lama. Menurut saya, elektrifikasi kendaraan dan energi listrik harus diperbesar. Apalagi terkait rasa keadilan seluruh masyarakat Indonesia agar memenuhi kebutuhan listriknya,” tutup Herman.(jay)

About admin

Check Also

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana? "

PKS Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Menutup Masa Sidang DPR dan Akhir Tahun 2017, Fraksi PKS DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *