Home / DPR / Inilah catatan akhir tahun FPPP atas kinerja Pemerintahan Jokowi
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Reni Marlinawati dalam refleksi akhir tahun Fraksi PPP di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/12).

Inilah catatan akhir tahun FPPP atas kinerja Pemerintahan Jokowi

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta- Stabilitas politik nasional dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 2017 berjalan sangat baik, bahkan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Bahkan jika di nilai, prestasi ini layak dapat point A.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Reni Marlinawati dalam refleksi akhir tahun Fraksi PPP di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/12).

“ Capaian ini tidak terlepas dari keteranpilan Presiden Jokowi dalam mengonsolidasikan kekuatan politik. Dan dampak dari stabilitas politik itu, berjalannya program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Bagi PPP, ini sangat penting karena stabilitas politik faktor penting dalam mensukseskan program pemerintah,” tegas Reni.

Selain itu, hubungan DPR dengan pemerintah juga berjalan baik dimana pembahasan program kerja pemerintah berjalan dinamis, kecuali dalam pembahasan legislasi yang agak tersendat.

“Sikap saling menghormati antar lembaga berjalan baik. Tapi, kalau ada kesan DPR menjadi setempel pemerintah adalah sebagai anggapan yang salah, karena DPR konsisten menjalankan proses check and balances sebagaimana amanat konstitusi,” tegasnya.

Hanya saja, menurutnya, parlemen selama ini mengedepankan semangat konstruktif dari pada kegaduhan politik. Dan justru situasi ini yang menjadi penyebab suasana politik setahun terakhir ini berjalan stabil.

Demikian pula politik luar negeri Indonesia, kata Reni, telah dijalankan pemerintah dengan baik. Terakhir terkait Yerussalem Palestina. Bersama negara-negara OKI, DK PBB dan forum internasional lainnya Indonesia tegas menolak Yerussalem sebagai ibukota Israel.

” Selain itu, pemerintah berhasil melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar terkait dengan pengusiran dan pembantaian kaum muslim Rohingya,” ujar wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat ini.

Namun, perlu kewaspadaan keamanan dalam negeri menyusul penyanderaan terhadap warga Mimika, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan melakukan pendekatan persuasif atau shop power, yang berhasil diatasi aparat TNI dan Polri.

Selain itu soal terorisme dan radikalisme, Fraksi PPP menilai, pemberantasan dilakukan dengan tembak di tempat. Cara ini tidak menyelesaikan masalah dan harus dievaluasi. Penindakannya harus dilakukan persuasif dengan melibatkan masyarakat.

“Lembaga pendidikan dan institusi penegak hukum sebagai upaya pencegahan dini terhadap radikalisme dan terorisme tersebut. Selain itu juga perlu keterlibatan pemuka agama lebih jauh lagi dalam usaha pencegahan,” kata dia.

Soal perilaku menyimpang komunitas Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender (LGBT), Fraksi PPP tetap ngotot memperjuangkan masuk ranah pidana dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Pemidanaan itu dengan memperluas bunyi isi pasal dalam RUU KUHP,” ujar Sekjen PPP, Arsul Sani.

Anggota Komisi III DPR ini mencontohkan Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan diperluas jenis kelaminnya bukan hanya antara pria memaksa wanita tetapi juga pria dengan pria.

Pada kesempatan terpisah, Ani Hasibuan yang mengaku ahli syaraf RSCM menulis bahaya perilaku menyimpang komunitas LGBT bila terserang berbagai penyakit seperti meningitis kriptokokus (infeksi jamur otak), infeksi di medulla spinalis, spondilitis TB yang mengakibatkan lumpuh kedua kaki; hingga hiv/aids (kehilangan kekebalan tubuh).

“Sejak berurusan dengan para gay sejak 1997, saya mengetahui LGBT itu predator agresif. Jadi, lindungi anak&keluarga kita. Bila perlu ajarkan bersikap perlawanan agresif terhadap perilaku LGBT,” kata dia. (wal)

About admin

Check Also

Dimyati: Perlu regulasi tegas agar masyarakat mendapat akses keadilan 

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta-Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *