Home / DPR / Fadli Zon desak Pemerintah kendalikan nafsu utang Luar Negeri
Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon . Foto : DPR
Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon . Foto : DPR

Fadli Zon desak Pemerintah kendalikan nafsu utang Luar Negeri

KABAR PARLEMEN.com,  Jakarta -Pemerintah baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja tahun 2017. Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan sejumlah catatan atas laporan kinerja pemerintah tersebut, terutama mengingatkan pemerintah tentang risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia.

“Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp367,7 triliun. Namun, meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2018).

Kata Fadli  Zon, selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat.

“Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama,” ujar Fadli Zon.

Jika di perhatikan, kata Fadli Zon, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Inilah yang harus kita waspadai, karena saya melihat pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini.

Dimana selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB.

Selain itu, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utangnya yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB.

” Menurut saya, pembandingan semacam itu keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi. Mengingat setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Belgia dan Italia, misalnya, rasio utangnya terhadap PDB di atas 100 persen, namun mereka tidak menjadi pasien IMF. Sebaliknya, Irlandia dan Spanyol rasio utangnya 40 persen terhadap PDB, tapi keduanya jadi pasien IMF,” tegasnya.

Begitu juga dengan Thailand, misalnya. Rasio utang Thailand memang tinggi, tetapi di sisi lain rasio pajak mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan Indonesia. Sehingga, kemampuan bayar mereka terhadap utang juga lebih tinggi dari Indonesia. Begitu juga dengan Jepang. Meski rasio utang mereka sangat tinggi, namun rasio tersebut sangat aman karena lebih dari 90 persen utang tersebut berasal dari dalam negeri. Apalagi, sebagian besar surat utang pemerintah dipegang oleh Bank Sentral Jepang sendiri.

Menurutnya, situasi tersebut tentu saja berbeda dengan struktur perekonomian yang di hadapi dalam negeri. Surat berharga negara Indonesis, misalnya, 37 persen dikuasai asing. Selain itu, pertumbuhan ekonomi  juga lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi. Padahal, negara-negara yang rasio utangnya tinggi tadi pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor produksi dan ekspor. Jadi, kondisi strukturalnya berbeda. Rasio utang RI yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga mesti harus berhati-hati.

“Itu sebabnya, agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi kita selama pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun,” ujarnya.

Pada 2014, posisi utang RI masih di angka Rp2.604,93 triliun. Akhir 2017, jumlah utang tersebut telah berada di angka Rp3.928,7 triliun. Jadi, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, utang RI telah bertambah Rp1.324 triliun. Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB.

Sebagai pembanding, selama dua periode berkuasa, pemerintahan Presiden SBY hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun. Selain itu, pemerintahan SBY juga berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap PDB dari 57 persen pada 2004 menjadi tinggal 25 persen pada 2014. Ini berbeda dengan catatan utang pemerintahan Jokowi, yang selama 3 tahun memimpin, rasio utang pemerintah justru meningkat dari angka 25 persen menjadi 28,9 persen.

“Menurut saya, pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar kita, serta apa dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kemampuan Indonesia dalam membayar utang bisa dilihat dari angka keseimbangan primer. Dalam buku teks ekonomi, keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan negara dikurangi jumlah pengeluaran negara di luar pembayaran cicilan utang. Jika keseimbangan primer negatif, bisa dipastikan bahwa pemerintah harus membayar cicilan utang dengan menarik utang baru. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, keseimbangan primer  selalu defisit. Padahal, pada periode 2004 hingga 2011, keseimbangan primer kita sebenarnya selalu surplus.

Selain mengabaikan kemampuan bayar, menurut Fadli Zon, pemerintah juga sepertinya mengabaikan soal waktu jatuh tempo (debt maturity) yang sebenarnya makin menekan posisi Indonesis. Pada tahun 2015, pembayaran kewajiban utang Pemerintah mencapai Rp155 triliun. Pada 2016 dan 2017, angkanya berubaha menjadi 191,2 triliun dan Rp219 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp390 triliun, dan pada tahun 2019 angkanya menyentuh Rp420 triliun. Besar sekali angkanya.

“Bukti bahwa pembayaran utang beserta bunganya ini telah menekan APBN kita bisa dilihat pada tahun 2017 kemarin, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja subsidi pemerintah lebih kecil jika dibandingkan pembayaran kewajiban utang pada tahun yang sama. Ini menurut saya sangat ironis,” ujarnya.

Selama masa pemerintahan Presiden SBY,  RI sebenarnya telah berhasil untuk mengurangi porsi utang luar negeri dan kemudian beralih mengandalkan utang dalam negeri dalam bentuk surat utang negara (SUN). Masalahnya, berbeda dengan utang luar negeri yang alokasinya jelas, serta pos anggarannya jelas, maka mekanisme utang melalui penerbitan SUN ini agak sulit dikontrol, karena tidak bisa diidentifikasi penggunaannya. Karena hasil penjualan SUN diperlakukan sama dengan hasil penerimaan pajak, maka publik tidak pernah tahu sebenarnya duit SUN itu diperuntukkan bagi pos apa saja.

Apalagi, pemerintah kemudian cenderung menerapkan strategi ‘front loading’ dalam berutang, alias berutang banyak lebih dulu meskipun kebutuhannya belum didefinisikan. Cara ini dianggap pemerintah lebih murah untuk mendapatkan ‘cash flow’. Namun, risikonya pertumbuhan jumlah utang kita jadi mengalami akselerasi.

“Ke depan, kita harus mengontrol perilaku pemerintah dalam berutang ini. Itu sebabnya saya sering mengatakan hanya program yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat saja yang mestinya jadi prioritas pemerintah. Anggaran infrastruktur yang tidak perlu sebaiknya segera direvisi. Jangan sampai anggaran publik kita ke depannya digerogoti untuk membayar utang, bukannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Kata Fadli Zon, Pembangunan yang bergantung utang tentu tak sesuai dengan semangat Trisakti. Salah satu doktrin Trisakti Bung Karno yang selalu dikutip pemerintah adalah berdikari secara ekonomi. Bagaimana mandiri secara ekonomi bisa tercapai kalau utang membuat Indonesis semakin bergantung dan terjerat.

” Utang luar negeri bisa juga dilihat sebagai bahaya imperialisme,” pungkasnya.(jay).

About admin

Check Also

Misbakhum

Misbakhun Siap Amankan Arahan Airlangga soal Pansus KPK

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Golkar M Misbakhun menyatakan kesiapannya mengamankan instruksi ketua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *