Home / FRAKSI / Fraksi PKS / Komisi V DPR soroti masih tingginya kecelakan transportasi umum
Sigit Sosiantomo anggota Komisi V DPR Fraksi PKS

Komisi V DPR soroti masih tingginya kecelakan transportasi umum

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta-Komisi V DPR RI prihatin dan menyesalkan terulangnya kecelakaan maut di Tanjakan Emen, Subang, Sabtu (10-2) yang menyebabkan 27 penumpang tewas. Keselamatan transportasi umum seharusnya menjadi prioritas nasional karena angka kecelakaan lalu lintas Indonesia masih tinggi.

“Kami prihatin dengan musibah ini dan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban. Kedepan, kami berharap keselamatan angkutan umum menjadi prioritas nasional karena angka kecelakaan lalu lintas kita masih tinggi.” ujar Sigit Sosiantomo, wakil ketua Komisi V DPR RI, Minggu (11/2).

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk tertinggi di Asean dengan jumlah korban jiwa mencapai 26.000–30.000 korban tewas per tahun. Faktor manusia dan faktor kualitas kendaraan masih menjadi dua penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas khususnya kecelakaan transportasi umum ini menunjukan lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan. Karena itu, kata Sigit, sebagai regulator pemerintah harus lebih progresif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

“UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan sudah mengatur secara komprehensif upaya-upaya pencegahan kecelakaan, baik melalui kewajiban pemenuhan kelaikan jalan kendaraan, kewajiban setiap calon pengemudi untuk mengikuti kursus menyetir, hingga sanksi tegas. Jika ini dijalankan, angka kecelakaan bisa ditekan dan roadmap to zero accident bisa diwujudkan,” kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga meminta Bus pariwisata PO Premium Fassion menanggung biaya perawatan dan memberikan santunan kepada seluruh korban kecelakaan bus pariwisata itu.

“Pasal 188, 234 dan 235 UU LLAJ sudah mengatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum dan pengemudi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat terjadinya kecelakaan. Jadi, tidak ada alasan bagi perusahaan angkutan untuk tidak menanggung seluruh biaya perawatan dan santunan bagi korban yang meninggal. Apalagi, UU LLAJ juga sudah mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum untuk ikut asuransi,” kata Sigit.

Berdasarkan pasal 234 dan 235 UU LLAJ, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas,Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahliwaris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Selain berhak mendapatkan santunan dan biaya perawatan dari perusahaan angkutan, korban kecelakaan juga berhak mendapatkan pertolongan dan biaya perawatan dari pemerintah dan santunan dari asuransi, sebagaimana diatur dalam pasal 240 UU LLAJ.(jay)

About admin

Check Also

Tantowi Yahya: Membumikan Pancasila pada WNI di Wellington melalui film LIMA

KABAR PARLEMEN.com, Wellington – Ruang Bali KBRI Wellington , Jumat (26/10) penuh sesak dengan masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *