Home / DPR / Sektor Perikanan dan Pertanian Diharapkan Jadi Solusi Tenaga Kerja

Sektor Perikanan dan Pertanian Diharapkan Jadi Solusi Tenaga Kerja

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kondisi perekonomian nasional yang tidak kunjung membaik yang ditengarai nilai tukar rupiah yang labil, daya beli masyarakat jatuh, pengangguran masih tinggi ditambah isu tenaga kerja asing menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin. Akmal, sapaan akrabnya memperhatikan, saat ini terjadi fenomena tingginya harga kebutuhan pangan pokok yang tiba-tiba, PHK (pemutusan hubungan kerja) yang semain marak, lapangan kerja yang menurun, dan impor pangan yang berpolemik sehingga menjadikan wajah perekonomian negeri ini carut marut tanpa solusi.

Anggota Badan Anggaran DPR ini menjelaskan, bahwa sektor perikanan dan pertanian yang seharusnya dapat menjadi solusi tenaga kerja belom maksimal digarap serius oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah untuk memajukan kedua sektor ini hanya sebagian kecil saja sehingga masih banyak petani dan nelayan atau petambak garam kita hidup dan bekerja secara alami bahkan kerap dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang malah menekan kehidupan mereka.

“Sektor perikanan dan pertanian sangat banyak membutuhkan tenaga kerja jika industri di sektor-sektor ini mampu disiapkan oleh pemerintah. Di luar Jawa masih banyak lahan yang sangat luas. Begitu juga lahan kritis masih banyak yang dapat dipulihkan atau dimanfaatkan kembali. Sedangkan industri perikanan baik darat maupun perikanan tangkap sangat dominan pada pengelolaan tradisional. Jika ini dikembangkan, akan banyak menjawab persoalan bangsa mulai dari tenaga kerja, pangan, dan kemiskinan”, ujar Politisi FPKS ini.

Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini mengatakan bahwa, negara ini telah dihadapkan pada permasalahan tenaga kerja asing. Sedangkan pada saat yang sama, angkatan kerja negara ini per Agustus 2017 sebesar 128,06 juta jiwa, dengan tingkat pengangguran sebesar 7 juta jiwa. Dengan kondisi ini, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing telah memicu kemarahan sebagian rakyat Indonesia sehingga semakin menggencarkan upaya ganti presiden.

“Pemerintah seharusnya semakin bijak terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat negeri sendiri. Hal yang sensitif terkait perut rakyat kecil jangan selalu diusik. Momen Hari buruh 1 mei tahun ini, sebaiknya dijadikan bahan evaluasi dan kontemplasi pemerintah seluruh jajaran agar semakin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara merata”, kritis Akmal.

Pada tahun 2015, lanjut Akmal, Nusa Tenggara Timur, melalui kepala dinas pertaniannya, menyatakan daerah ini tidak mampu menyerap angkatan kerja di sektor pertanian. Alasannya Belum ada investasi besar di NTT, jadi hingga saat ini belum ada sektor lain selain pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja. Padahal jumlah penduduk di NTT sebesar 1,3 juta jiwa. Jumlah angkatan kerjanya mencapai 600 ribu jiwa.

“Kami di DPR akan melihat hingga akhir tahun ini, bagaimana kinerja pemerintah saat ini apakah mampu memberikan peningkatan perbaikan eknomi terutama peningkatan daya beli dan pengentasan pengangguran. Bila pemerintah kesulitan untuk memberikan solusi tenaga kerja yang berdampak pada perbaikan ekonomi, saya sangat yakin gerakan ganti presiden pada pemilu 2019 akan semakin massif”, pungkas Akmal.(jay)

About admin

Check Also

Okky Asokawati Anggota Komisi IX DPR FPPP

Gagal Paham Rencana Pemprov DKI Tiadakan Syarat Kartu Imunisasi untuk Masuk Sekolah

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta Rencana Pemprov DKI meniadakan kartu imunisasi anak sebagai syarat masuk sekolah TK …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *