Home / DPR / Gagal Paham Rencana Pemprov DKI Tiadakan Syarat Kartu Imunisasi untuk Masuk Sekolah
Okky Asokawati Anggota Komisi IX DPR FPPP

Gagal Paham Rencana Pemprov DKI Tiadakan Syarat Kartu Imunisasi untuk Masuk Sekolah

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta Rencana Pemprov DKI meniadakan kartu imunisasi anak sebagai syarat masuk sekolah TK dan SD merupakan rencana yang kontraproduktif. Argumentasi Pemprov soal peniadaan syarat kartu imunisasi anak agar bertujuan semua anak memiliki akses sekolah merupakan alasan yang misaleading.

” Semestinya, Pemprov mendahulukan pencegahan potensi kerusakan dengan tetap menjadikan syarat kartu imunisasi anak daripada mendorong kemaslahatan dengan cara menghapus syarat tersebut,” Okky Asokawati anggota Komisi IX DPR RI, Minggu (20/05/2018) .

Kata Okky, ada sejumlah fakta soal masih terdapatnya anak-anak yang belum melakukan imunisasi semestinya Pemprov dapat lebih pro aktif dalam melayani imunisasi bagi anak-anak dengan berbasiskan data konkret memaksimalkan jejaring puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Apalagi vaksin yang tersedia gratis karena memang menjadi program pemerintah.

” Jadi tidak ada alasan anak-anak tidak dapat mengakses imunisasi,” tegas politisi PPP ini.

Pemprov DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara, menurut Okky, semestinya dapat menjadi pilot project dalam penyelenggaraan imunisasi bagi anak-anak. Imunisasi lengkap bagi anak-anak sebagai syarat masuk sekolah semestinya dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Apalagi, dalam RPJMN 2019, Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan mencapai 95%.

” Kartu Imunisasi Anak sebagai syarat bagi anak yang mendaftar sekolah juga memiliki dampak efisiensi terhadap alokasi anggaran untuk imunisasi. Belajar dari wabah difteri beberapa waktu lalu, menjadikan program imunisasi difteri dilakukan secara masal. Tentu jauh lebih efisien jika imunisasi dilakukan secara konsisten kepada anak-anak yang sifatnya pencegahan daripada melakukan imunisasi masal seperti dalam pemberian imunisasi difteri beberapa waktu lalu,”pungkasnya.(jay)

About admin

Check Also

Dimyati: Perlu regulasi tegas agar masyarakat mendapat akses keadilan 

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta-Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *