Home / DPR / Dimyati: Perlu regulasi tegas agar masyarakat mendapat akses keadilan 

Dimyati: Perlu regulasi tegas agar masyarakat mendapat akses keadilan 

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta-Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Demikian penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang tertuang dalam Pasal 7 “Universal Declaration Of Human Rights”.

Konsensus internasional inilah yang kemudia yang menjadi pedoman umum (Universality) di setiap negara. Pada hakekatnya hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat (volkgeist).

” Konstitusi dasar Negara kita, secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (Rechtstaats). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights). Namun situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (justice of law). Masyarakat miskin, marginal, terpinggirkan dan yang sengaja dipinggirkan, belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan,” ujar anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah dalam pelaksanaan Sosilisasi 4 Pilar Kebangsaan besama Ikatan Pendidik Al Quran di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta, Jumat (3/8).

Dalam kesempatan tersebut Dimyati menyampaikan bahwa dalam pasal 28E dijelaskan, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” ujar Politisi PPP ini.

Lebih lanjut Dimyati mengatakan, hal perlu dicatat adalah untuk mengoptimalkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum, memang diperlukan suatu bentuk regulasi yang lebih jelas dan tegas.

“Meskipun konstitusi telah mengamanahkan hak bantuan hukum ini, namun terjemahan kongkritnya belum tertuang sama sekali dalam perundang-undangan kita,” ujarnya.

Menyambung pada point pertama, kata Dimyati, bahwa bantuan hukum Cuma-Cuma adalah tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya.

“Diperlukan tenaga pendamping bantuan hukum, diluar profesi advokat yang sudah ada. Tenaga pendamping ini bisa diwujudkan dalam bentuk Paralegal,” pungkasnya.(wal)

About admin

Check Also

Yuk..bantu pemerintah promosikan obyek pariwisata

KABAR PARLEMEN.com, Kebumen – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur bangsa Indonesia dikaruniai alam yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *