Home / FRAKSI (page 3)

FRAKSI

Akmal Harapkan Program Kementan dan KKP Sinergi dengan Pesantren

Andi Akmal Pasluddin Anggota Komisi IV DPR RI FPKS

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin memberikan masukan agar program di Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat disinergikan dengan pondok pesantren. Sebab, dari berbagai pesantren yang ia kunjungi termasuk di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan II, ternyata banyak hal positif untuk mengembangkan …

Read More »

Ecky Mucharam: PNBP mestinya tidak bebani Rakyat

Anggota Komisi XI DPR RI FPKS Ecky Awal Mucharam

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menegaskan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat. ” Yang terutama adalah PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya” demikian disampaikan Ecky …

Read More »

Hermanto desak Gubernur DKI segera hentikan reklamasi teluk Jakarta

Anggota Komisi IV DPR RI FPKS Hermanto

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berpendapat, bila proses pembangunan pulau reklamasi terus dilanjutkan maka ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Karena itu reklamasi harus dihentikan. “Tidak boleh ada negara di dalam negara”, kata Hermanto dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (8/11). Presiden Joko …

Read More »

Sigit Sosiantomo: Pengelolaan Bandara Oleh Asing Berpotensi Langgar UU

Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Komisi V DPR RI mengkritik rencana pemerintah menawarkan pengoperasian sejumlah bandara kepada asing. Keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara berpotensi melanggar UU Penerbangan. “Pemerintah jangan gampang saja menawarkan pengelolaan bandara kepada asing. Bandara itu aset vital dan hanya boleh dikelola oleh BUMN, BUMD atau badan hukum Indonesia. …

Read More »

Inilah hasil reses Jazuli Juwaini di Dapilnya

Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini saat berudiensi dengan konstituennya di Dapilnya Serang

KABAR PARLEMEN.com, Serang – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, melakukan Kunjungan Kerja Perseorangan di Masa Reses ke Kabupaten Serang, Rabu (8/11). Tujuannya, untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Serang. Selain itu, ia juga bermaksud mengadvokasi sengketa lahan (tanah ulayat) warga masyarakat Pulau Sangiang Anyer yang diserobot investor. Kedatangan …

Read More »

Tantowi: 40 guru berprestasi se Indonesia ikuti pelatihan di Selandia Baru

Dubes RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya saat beruadiensi dengan 40 guru dan kepala sekolah SMK berprestasi dari berbagai provinsi di Indonesia dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) di Auckland University of Technology (AUT) Selandia Baru

KABAR PARLEMEN.com, Selandia Baru – Sebanyak 40 guru dan kepala sekolah SMK berprestasi dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) di Auckland University of Technology (AUT) Selandia Baru dari tanggal 14 Oktober sampai 4 Nopember 2017. Dubes RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya menjelaskan, bahwa pelatihan …

Read More »

Ketahanan keluarga untuk menjaga kultur siber sehat generasi milenial

Adang Sudrajat  Anggota Komisi IX DPR RI FPKS

KABAR PARLEMEN.com, Bandung – Anggota Komisi IX DPR bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Bandung daerah pemilihannya di Kabupaten Bandung, Pangalengan 6 November 2017. Legislator PKS yang juga Ketua DPP Bidang …

Read More »

Inilah bahaya UU Ormas

Ali Taher Parasong  Sekretaris FPAN MPR RI dan Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta   – DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi UU. Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui menjadi UU Ormas ini,  sangat berbahaya. Karena dengan UU ini, pemerintah memiliki senjata untuk membubarkan Ormas kapanpun dengan alasan sejumlah …

Read More »