Home / Tag Archives: Andi Akmal Pasluddin

Tag Archives: Andi Akmal Pasluddin

Sektor Perikanan dan Pertanian Diharapkan Jadi Solusi Tenaga Kerja

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kondisi perekonomian nasional yang tidak kunjung membaik yang ditengarai nilai tukar rupiah yang labil, daya beli masyarakat jatuh, pengangguran masih tinggi ditambah isu tenaga kerja asing menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin. Akmal, sapaan akrabnya memperhatikan, saat ini terjadi fenomena tingginya harga …

Read More »

Kestabilan harga pangan di Jakarta jadi pembanding kualitas Pemimpin Nasional

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah, bahwa hingga saat ini dari sejak kepemimpinan orde baru, harga pangan menjelang puasa dan lebaran selalu bergejolak. Sesumbar Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta yang memberikan jaminan harga pangan stabil pada saat bulan Ramadhan di seluruh wilayah …

Read More »

Harga Tak Terkendali, Bukti Regulasi Tata Kelola Beras Buruk

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta  – Anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini masih buruk. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak sinergi sehingga terjadi anomali di beberapa …

Read More »

2018, Pemerintah diminta perhatian sektor Pertanian

KABAR PARLEMEN.com,  Jakata – Anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan secara serius pada perubahan cuaca dan mulai intensifnya turun hujan yang berakibat langsung pada produksi dan distribusi pangan. Angin puting beliung di berbagai wilayah serta tanda-tanda bencana seperti longsor dan kebakaran saat menghadapi pergantian …

Read More »

Akmal Harapkan Program Kementan dan KKP Sinergi dengan Pesantren

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin memberikan masukan agar program di Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat disinergikan dengan pondok pesantren. Sebab, dari berbagai pesantren yang ia kunjungi termasuk di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan II, ternyata banyak hal positif untuk mengembangkan …

Read More »

Arah Kebijakan APBN 2018 Pada Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Pemerintah diingatkan oleh anggota Badan Anggaran DPR yang berada di Komisi IV bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan pangan, Andi Akmal Pasluddin untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang kesejahteraan. Paparan APBN sangat rentan pada implementasi penyelesaian masalah negara jangka pendek yang mengakibatkan …

Read More »

Andi Pasludin: Lahan Pertanian makin banyak terkonversi untuk Infrastruktur

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk memberikan imbalan untuk mengganti lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi infrastruktur. “Penghitungan lahan kembali dalam bentuk audit lahan perlu dilakukan kembali dengan mengacu pada hasil audit lahan pulau jawa tahun 2010 dan luar jawa tahun …

Read More »

Importasi Singkong ningkat, Pemerintah diminta bertanggungjawab

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah tidak berlepas tangan pada besarnya importasi singkong yang tidak berizin. Pemerintah jangan menjadikan alasan ini sebuah perdagangan bebas, lantas membiarkan regulasi perizinan dilangkahi sehingga fungsi pemerintah terutama kementerian perdagangan terkesan mandul. “Kalau importasi singkong tidak berizin ini …

Read More »

DPR minta Luhut tak melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kebijakan pemerintah, khususnya Menko Maritim dan Gubernur DKI, untuk melanjutkan kembali megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dapat berakibat pada kerusakan lingkungan yang semakin parah. Hal ini semakin diperkuat dengan minimnya transparansi dari pemerintah untuk membuka dokumen hasil kajian sebagai basis akademik …

Read More »