Home / Tag Archives: FPKS DPR

Tag Archives: FPKS DPR

Underpass Soetta roboh, Komisi V minta PUPR beri sanksi tegas!

Sigit Sosiantomo Wakil Ketua Komisi V DPR RI FPKS

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian PUPR untuk melakukan investigasi atas kegagalan bangunan underpass di Perimeter Selatan Bandara Soetta. Jika ditemukan adanya kelalaian dalam pengerjaan konstruksi, sanksi tegas harus diberikan kepada penyedia jasa konstruksi. “Sekali lagi kami prihatin atas berbagai musibah yang …

Read More »

Harga Tak Terkendali, Bukti Regulasi Tata Kelola Beras Buruk

Andi Akmal Pasluddin Anggota Komisi IV DPR FPKS

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta  – Anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini masih buruk. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak sinergi sehingga terjadi anomali di beberapa …

Read More »

Wabah Difteri, Kemenkes Diminta Audit Sistem Fasilitas Cold Chain Seluruh Indonesia

Adang Sudrajat  Anggota Komisi IX DPR RI FPKS

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat meminta Kementerian Kesehatan untuk mengaudit sistem fasilitas Cold Chain di seluruh Indonesia. Hal itu terkait dengan mewabahnya penyakit Difteri sehingga terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh Indonesia. “Kementerian Kesehatan …

Read More »

Nasir Djamil ajak boikot produk Amerika dan Israel

Anggota Komisi III DPR RI FPKS Nasir Djamil ajak masyarakat memboikot produk AS dan Israel

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Pernyataan Donal Trump disampaikannya ketika perdamaian masih pagi dan perang belum berhenti di bumi palestina. Trump dengan keinginannya menjadikan Yurusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem. “Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan Trump seraya meminta agar dicabut serta meminta maaaf kepada masyarakat …

Read More »

Legislator Tolak Keras Rencana Penjualan Bandara dan Pelabuhan

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta- Anggota Komisi  IV DPR RI Hermanto menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing. Keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina. “Kontrol karantina yang lemah akan menimbulkan kerawanan. Produk-produk pertanian ilegal dari luar yang membawa organisme …

Read More »

Hermanto : Krisis Pangan Ancam Indonesia

Anggota Komisi IV DPR RI FPKS Hermanto dalam sambutannya pada acara Launching Kawasan Perbenihan dan Bioindustri Bawang Merah di Jorong Koto, Nagari Sei Nanam, Kecamatan Lembah Gumati, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sabtu (11/11).

KABAR PARLEMEN.com – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyebutkan, ancaman krisis pangan sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sudah tampak. “Indikatornya ada tiga. Semakin sempitnya lahan, semakin sulitnya mencari lahan baru untuk tanaman pangan dan semakin tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk”, papar Hermanto dalam sambutannya pada acara Launching Kawasan Perbenihan dan Bioindustri …

Read More »

Hermanto desak Gubernur DKI segera hentikan reklamasi teluk Jakarta

Anggota Komisi IV DPR RI FPKS Hermanto

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berpendapat, bila proses pembangunan pulau reklamasi terus dilanjutkan maka ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Karena itu reklamasi harus dihentikan. “Tidak boleh ada negara di dalam negara”, kata Hermanto dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (8/11). Presiden Joko …

Read More »

Sigit Sosiantomo: Pengelolaan Bandara Oleh Asing Berpotensi Langgar UU

Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Komisi V DPR RI mengkritik rencana pemerintah menawarkan pengoperasian sejumlah bandara kepada asing. Keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara berpotensi melanggar UU Penerbangan. “Pemerintah jangan gampang saja menawarkan pengelolaan bandara kepada asing. Bandara itu aset vital dan hanya boleh dikelola oleh BUMN, BUMD atau badan hukum Indonesia. …

Read More »