Home / Tag Archives: FPKS

Tag Archives: FPKS

Indonesia Perlu Pemimpin Negarawan yang Mampu Pertahankan 4 Pilar

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang negarawan dan kuat untuk mempertahankan Empat Pilar. Sebab krisis politik keamanan global akan berdampak signifikan terhadap stabilitas di dalam negeri. “Recovery di Indonesia masih belum selesai. Dunia terus bergolak. Ke depan ancaman krisis makin besar. Indonesia perlu pemimpin yang kuat dan …

Read More »

Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Dapat Mengganggu Program JKN

KABAR PARLEMEN.com, Jembrana – Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendapat sorotan karena defisit anggaran tiap tahun. Tahun 2017, BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp 9 triliun. Anggota Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan, Ahmad Zainuddin menyesalkan anggaran BPJS Kesehatan yang defisit setiap tahun. Padahal kesehatan menjadi kebutuhan …

Read More »

Penjualan Istora dinilai langgar UU cagar Budaya

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta—Komisi X mengecam rencana pemerintah menjual Istana Olahraga (Istora) GBK. Penjualan Istora sebagai cagar budaya milik negara dinilai melanggar UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. “Saya kaget mendengar berita Istora mau dijual dan berubah nama menjadi Blibli Arena. Sebagai cagar budaya milik negara, Istora tidak bisa …

Read More »

Aboebakar desak aparat usut tuntas pupuk ilegal Tiongkok di Kalimantan

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Anggota DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Aboebakar Alhabsyi mengapresiasi kerja aparat keamanan yang dapat membongkar masuknya ribuan ton pupuk ilegal. “Masuknya pupuk ilegal melalui pelabuhan Trisakti ini cukup meresahkan masyarakat, karena melewati pelabuhan terbesar di Kalimantan, bukan melalui jalur tikus,” ujar Aboebakar dalam keterangannya di Jakarta, …

Read More »

Sektor Perikanan dan Pertanian Diharapkan Jadi Solusi Tenaga Kerja

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Kondisi perekonomian nasional yang tidak kunjung membaik yang ditengarai nilai tukar rupiah yang labil, daya beli masyarakat jatuh, pengangguran masih tinggi ditambah isu tenaga kerja asing menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin. Akmal, sapaan akrabnya memperhatikan, saat ini terjadi fenomena tingginya harga …

Read More »

Abdul Fikri Dorong Komitmen Pemda dan Masyarakat Papua Barat terkait Pariwisata

KABAR PARLEMEN.com, Manokwari – Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan pemerintah daerah masyarakat Papua Barat perlu untuk berkomitmen dalam pada beberapa hal terkait kemanan, destinasi dan aksesibilitas dalam pengembangan pariwisata di Papua Barat pada Forum Diskusi Pengembangan Potensi Pariwisata Provinsi Papua Barat, Senin (30/4). Dalam paparannya tersebut, …

Read More »

Ini alasan DPR bentuk Pansus TKA

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Pembentukan Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh DPR menyusul temuan Komisi Ombudsman. Pelanggaran pemerintah terkait TKA dinilai cukup serius. “Jika membaca temuan Komisi Ombudsman soal TKA, pelanggaran pemerintah kelihatan sangat serius. Itulah mengapa Pansus TKA oleh DPR penting. Pemerintah tak perlu takut dengan pansus,” ujar anggota …

Read More »

Aturan Turunan UU Perlindungan PMI Sudah Mendesak

KABAR PARLEMEN.com, Taipei – Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang melakukan kunjungan ke Taiwan menemukan banyak kasus hukum menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Aturan turunan Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendesak segera diterbitkan. “Undang-undang Perlindungan …

Read More »

Komisi X: Daerah Belum Unggulkan Pariwisata

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menilai pariwisata belum menjadi sektor yang diunggulkan di daerah-daerah, padahal sektor ini termasuk urusan yang sudah didesentralisasikan sesuai dengan UU Otonomi Daerah. “Di pusat, menterinya sudah begitu semangat. Tetapi di daerah belum. Saya kira baru satu dua yang …

Read More »

DPR tolak penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut sesungguhnya seakan menegasikan usaha Pemerintah untuk mendorong  Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM). …

Read More »