Home / Tag Archives: Pakar Hukum Tata Negara

Tag Archives: Pakar Hukum Tata Negara

Inilah bahaya UU Ormas

Ali Taher Parasong  Sekretaris FPAN MPR RI dan Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta   – DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi UU. Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui menjadi UU Ormas ini,  sangat berbahaya. Karena dengan UU ini, pemerintah memiliki senjata untuk membubarkan Ormas kapanpun dengan alasan sejumlah …

Read More »

Yusril gugat UU Pemilu ke MK

Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tata Negara

Jakarta – DPR telah mensahkan RUU Pemilu menjadi UU, dalam sidang Paripurna DPR yang berakhir pada Jumat (21/07/2017) dini hari. Dimana dalam UU Pemelu ini menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Pakar Hukum Tata Negara Yusril IhzaMahendra megaskan, pihaknya secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam …

Read More »

Tolak Angket DPR, KPK bisa ajukan gugutan ke Pengadilan, tak Perlu Presiden intervensi!

Yusril Ihza Mehendra Pakar Hukum Tata Negara

Oleh Yusril Ihza Mahendra KABAR PARLEMEN.com, Jakarta – Saya merenung sejenak ketika mendengar kabar bahwa KPK meminta Presiden untuk mengintervensi DPR yang kini telah memutuskan untuk menggunakan hak angketnya terhadap KPK. Saya berpendapat permintaan seperti itu seyogianya tidak dilakukan oleh KPK mengingat keberadaan KPK sebagai lembaga penegak hukum. Melakukan angket …

Read More »

Yusril Nilai Gugatan Pelantikan Ketua DPD Kurang Tepat

Yusril Ihza Mehendra Pakar Hukum Tata Negara

KABAR PARLEMEN.com, Jakarta -Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan objek gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Agung (MA) terkait pelantikan Ketua DPD Dr. Oesman Sapta kurang tepat. Hal itu disampaikan Yusril saat menjadi saksi ahli MA di Sidang Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN). “Saya menganggap ini bukan objek keputusan …

Read More »